JAKARTA - Peredaran dan distribusi buku tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai buku pengayaan di kalangan SMP di Klaten terus menuai kritikTidak ingin terulang, Komisi X DPR mulai menyusun pembahasan RUU perbukuan
BACA JUGA: Pemda Dituntut Aktif Lakukan Redistribusi Guru
Selain dikecam tidak tepat sasaran dan kental nuansa politisasi pendidikan, penerbitan buku dengan dana alokasi khusus (DAK) 2010 itu dianggap berpotensi memuculkan korupsi.Anggota Komisi X DPR Dedi Gumelar menyebut, dalam kasus penerbitan itu Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) terkesan lempar tanggung jawab
BACA JUGA: Jabatan Penilik Sekolah Diburu Pegawai Diknas
Komisi X tetap akan memanggil Mendiknas MBACA JUGA: Tarik Buku SBY, Kemdiknas Evaluasi Dulu
"Menterinya masih kunjungan ke luar negeri dengan presiden," katanya kemarin (27/1).Menurut dia, buku tentang SBY yang terdiri atas sepuluh seri tersebut kental dengan nuansa politikDia khawatir buku itu bisa mempengaruhi pandangan siswa SMP terhadap SBYApalagi, kata Dedi, pada 2014 para siswa SMP tersebut akan menjadi pemilih pemula dalam pemilu.
Dedi mengatakan, pihaknya akan mencegah agar kejadian seperti itu tidak terulangCaranya, komisi X menyiapkan agenda menggodok RUU PerbukuanDengan RUU tersebut, proses penerbitan buku teks pelajaran dan buku pengayaan yang dikonsumsi siswa bisa diaturDia berharap, selama menjadi polemik, buku itu segera ditarik Kemendiknas untuk sementara.
Di tempat terpisah, Indonesia Corroption Watch (ICW) menilai pengadaan buku tentang SBY tersebut berpotensi memunculkan tindak pidana korupsi"Modusnya bisa beragam," tutur Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan.
Dia mencontohkan korupsi bisa muncul dalam bentuk permainan antara pemenang lelang dan dinas pendidikan setempatDia membeberkan, anggaran DAK 2010 mencapai Rp 3,7 triliunNah, 35 persen di antaranya dianggarkan untuk pengadaan buku, baik buku teks pelajaran maupun buku pengayaan"Buku teks saja, banyak siswa yang belum bisa beli," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listiarti menjelaskan bahwa materi buku tentang SBY itu tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru tingkat SMPDia menolak jika buku tersebut dibandingkan dengan buku bacaan seperti novel Harry Potter"Buku itu tidak bisa disamakan dengan buku Harry Potter," tegasnya.
Penulis buku teks pelajaran PPKN itu mengatakan, penggunaan dana DAK seharusnya bersumber dari kebutuhan sekolah"Tidak asal terimaMubazir," ujarnyaJika memang anggaran DAK dibelanjakan untuk buku pengayaan, dia menyarankan lebih baik dialokasikan untuk buku yang terkait dengan pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional (unas).
Kendati banyak kritik, Kemendiknas tetap tidak akan menarik buku tentang SBYDirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kemendiknas Suyanto mengatakan, pihaknya tetap menilai buku SBY itu bisa terus diterbitkanTerkait tuntutan agar buku tersebut ditarik, dia menyerahkan kepada daerah"Penerbitannya sudah sesuai aturan," kata diaUntuk mencegah polemik, Kemendiknas berencana memanggil kepala Dinas Pendidikan Tegal untuk klarifikasi.
Sebelumnya, Kemendiknas menetapkan buku seri tentang SBY itu sebagai buku pengayaanKarena itu, Kemendiknas membatalkan rencana penarikan buku tersebut dari peredaranPencabutan itu keluar setelah Puskurbuk menyatakannya sebagai buku pengayaan dan sudah lulus penilaianPuskurbuk menyatakan, penilaiannya melibatkan para pakar yang kompeten dan independen.
Sepuluh judul buku tentang SBY itu diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya, BandungYakni, Jendela Hati, Jalan Panjang Menuju Istana, Adil Tanpa Pandang Buku, dan Indahnya Negeri Tanpa KekerasanJudul lainnya adalah, Menata Kembali Kehidupan Bangsa, Peduli Kemiskinan, Memperdayakan Ekonomi Rakyat Kecil, Diplomasi Damai, Berbakti untuk Bumi, dan Merangkai Kata Menguntai Nada(wan/dwi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fasli: Pendidikan Pancasila Wajib Masuk Kurikulum
Redaktur : Tim Redaksi