jpnn.com, KENDARI - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, fenomena El Nino yang saat ini melanda banyak negara perlu terus dicermati bersama agar dampaknya tidak meluas ke berbagai sektor yang sedang mengalami tren pertumbuhan baik di Indonesia.
Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan pada “Acara Puncak Peringatan Bulan Penanggulangan Risiko Bencana Tahun 2023” yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kota Kendari, pada Jumat (13/10).
BACA JUGA: Menko PMK Berdiskusi dengan Awardee LPDP di Jerman
Muhadjir menambahkan, sebanyak 3,46 juta keluarga di 3.281 desa di Indonesia berpotensi tinggi mengalami kerawanan kekeringan akibat El Nino.
Sebanyak 8,84 persen keluarga dari jumlah tersebut tergolong keluarga di desil 1 atau miskin ekstrem.
BACA JUGA: Menko PMK Ajak PIKI Wujudkan Indonesia Maju
Apabila tidak ada langkah pengurangan risiko bencana yang tepat, maka El Nino akan dapat memperparah kemiskinan dan menurunkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
“Potensi bencana ini kalau tidak kita kelola dengan baik akan mengakibatkan risiko bencana yang besar,” ujar Muhadjir.
BACA JUGA: Resmikan Gereja BNKP Jemaat Depok, Menko PMK Berharap Kerukunan Makin Kuat
Sebagaimana diketahui, El Nino merupakan bencana hidrometeorologi atau bencana yang diakibatkan oleh iklim. El Nino berpotensi memicu bencana kekeringan yang parah, karhutla, dan kelaparan serta memiliki efek domino pada kesejahteraan masyarakat.
Diprediksi wilayah Indonesia yang berpotensi mengalami kekeringan mencakup wilayah Indonesia di bagian timur, yakni Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, serta sebagian Pulau Jawa dan Bali.
Kendati demikian, berdasarkan hasil koordinasi yang selama ini telah dilakukan, Muhadjir yakin jajaran BNPB akan dapat mengantisipasi dampak yang terjadi akibat bencana tersebut.
Terlebih kolaborasi telah dengan berbagai pihak dan modernisasi penggunaan teknologi canggih yang dimiliki akan dapat turut membantu melaksanakan proses mitigasi dengan baik.
Selain itu, pemerintah juga telah berupaya merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi pengendalian risiko.
Pengendalian risiko itu diwujudkan dengan memaksimalkan kapasitas, mengurangi kerentanan, serta mengeliminasi bahaya. Keberhasilan semua upaya ini mencerminkan efektivitas program pengurangan risiko bencana yang sedang lakukan.
Diharapan para pejabat dan stakeholder yang hadir, Muhadjir turut berpesan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya wilayah Sulawesi Tenggara yang menjadi lokasi penyelenggaraan peringatan bulan bencana tahun ini untuk dapat mencegah terjadinya kerusakan alam dan bencana yang menyertainya l akibat dari eksploitasi alam yang dilakukan.
“Upaya eksploitasi alam harus dilakukan secara bijak dan mengedepankan keberlangsungan alam itu sendiri dan masyarakat sekitarnya. Jangan sampai ketika sudah mendapatkan keuntungan besar, lalu meninggalkan bencana,” ucap Muhadjir.
Turut hadir dalam agenda itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki, serta para pejabat kementerian/lembaga, pejabat daerah, dan masyarakat Kota Kendari. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif