JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Soebagyo menegaskan DPR mendukung program Perum Bulog yang bertekad untuk tidak mengimpor beras mulai tahun ini. Untuk merealisasikan program itu, menurut Firman, Bulog harus memperkuat sinergisitas dengan berbagai pihak yang terkait dengan sumber-sunber produksi beras.
"Kita dukung langkah Perum Bulog yang tidak mengimpor beras mulai tahun 2012 ini. Untuk itu, Bulog harus bersinergisitas dengan banyak pihak. Termasuk dengan para petani," kata Firman Soebagyo, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog, Soetarto Alimuso, di gedung DPR, Senayan, Rabu (8/2).
Menurut politisi Partai Golkar itu, tekad untuk tidak mengimpor beras berimplikasi terhadap meningkatkan kesejahteraan petani karena produksi tidak dibeli oleh tengkulak.
Target pengadaan beras Bulog dalam negeri tahun 2012 sebesar 4.100.000 ton, kata Firman, berarti Bulog tidak akan melakukan impor beras. "Kecuali dari carry over tahun 2011, Bulog mengimpor sebesar 560.000 ton."
Lebih lanjut Bulog juga disarankan bekerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan program Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, Peningkatan kesejahteraan petani kecil dan menengah.
Mencermati hasil produksi padi dan atau beras nasional, Komisi IV DPR mengapresiasi realisasi produksi beras untuk wilayah Propinsi Jawa Barat, yang dalam tiga tahun terakhir (2009-2011) lebih 17 persen dari produksi nasional. Propinsi Jawa Timur yang dalam 3 tahun terakhir mencapai rata-rata lebih 11 juta ton atau 17 persen dari produksi nasional.
Sementara Propinsi Jawa Tengah mencapai 10 juta ton atau 15 persen dari produksi nasional, Propinsi Sumatera Utara yang mencapai lebih 3 juta ton atau lebih dari 5 persen dari produksi padi nasional. Propinsi Sumatera Selatan yang mencapai lebih 3 juta ton atau hampir 5 persen lebih dari produksi padi nasional, sedangkan Propinsi Lampung yang mencapai hampir 3 juta ton atau 4 persen dari produksi padi nasional.
"Hal terpenting, para gubernur harus bisa mencegah masuknya beras impor kewilayahnya, dan bisa mengutamakan produksi beras nasional dengan melakukan koordinasi antar Kepala Daerah Tingkat I dan II, Komisi IV DPR juga akan mengambil tindakan tegas, bila dilakukan impor beras tanpa sepengetahuan dari Dewan," tegas Firman.
Dia mengatakan bahwa Komisi IV DPR mengapresiasi realisasi yang telah dicapai oleh Perum Bulog tahun 2011 sebanyak 98,67 persen.
Terakhir diingatkannya, Perum Bulog harus mengantisipai kenaikan harga beras di pasar, berkaitan penetapan harga pokok penjualan beras dan gabah petani yang dimungkinkan akan naik 28 persen.
"Sikap antisipasi itu sangat penting agar kenaikan harga gabah tidak memberatkan rakyat miskin, dan harga beras di pasar relatif srabil. Ini sesuai tugas Bulog," tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jatim Tolak Jadi Terminal Impor Hortikultura
Redaktur : Tim Redaksi