jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia (Gappi) Anton J Supit meminta Bulog tak memonopoli impor jagung yang digunakan untuk pakan ternak.
Dia berharap, pemerintah melibatkan pihak swasta sebelum menerapkan kebijakan strategis. Hal itu diungkapkan menyikapi kebijakan pemerintahan dalam membatasi impor terhadap produk jagung dan kedelai pakan ternak.
BACA JUGA: 7 Tahun Terpuruk, Honda Pimpin Pasar Motor Sport
Kebijakan yang telah dilakukan sejak Agustus 2015 itu ternyata membuat konsumen merugi karena harga melambung tinggi.
"Puncaknya terjadi pada saat dimulainya pembatasan impor. Harga jagung naik dari sebelumnya Rp 3 ribu menjadi Rp 7 ribu per kilogramnnya," kata Anton, Senin (4/4).
BACA JUGA: Pertumbuhan Kredit Melambat, Ini Instruksi BI
Anton setuju dengan adanya pemberdayaan petani dalam negeri. Namun, data produksi dalam negeri harus akurat jika pemerintah ingin memberlakukan pembatasan impor.
Anton juga mengingatkan bahwa cara berpikir yang keliru kalau semangat anti-impor itu dijadikan dogma yang bersifat dosa. ''Itu sudah tidak benar. Kalau negara lain sudah berpikir seperti itu, lantas barang kita nanti mau dijual ke mana?'' ujar Anton.
BACA JUGA: AXA Life Tranformasi ke Penjualan Digital
Berkaitan dengan peran Bulog yang diberi kewenangan mengendalikan keran impor, Anton Anton berharap pemerintah seharusnya bisa mengikuti aturan. Semestinya, kata dia, kewenangan ekspor dan impor itu ada di bawah kendali Kementerian Perdagangan. Sementara kementerian pertanian itu bertanggung jawab untuk membela petani.
''Tentunya harus ada koordinasi agar tidak ada overlapping. Oleh karena itulah, peranan menteri koordinator menjadi penting (untuk mekanisme impor) karena di sini ada dua kepentingan, konsumen dan petani,'' kata dia.
Terpisah, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI Edhy Prabowo mengingatkan agar tak menempatkan Bulog sebagai alat impor. "Selama ini kan Bulog fungsi utamanya menjaga kestabilan harga di pasar,'' kata Edhy.
Berkaitan dengan harga yang melambung tinggi pascapenerapan pembatasan impor, Edhy menilai hal yang perlu dilihat adalah tata kelola dalam distribusi produk pertanian tersebut.
Ia juga meminta agar pihak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bisa melakukan koordinasi secara intensif agar gejolak harga bisa lebih diantisipasi.
"Kalau ada yang dirugikan, tinggal ditanya permasalahannya di mana. Kementerian Pertanian pasti sudah punya data, misalnya jagung bagaimana, kedelai bagaimana. Kalau itu sudah tidak ada, baru dipikirkan impor," tandasnya.
Selain permasalahan tata kelola, Edhy juga menilai permasalahan lainnya terletak pada proses distribusi. ''Perlu juga diperhatikan proses distribusi dari daerah produsen ke pasar sehingga tidak terjadi kenaikan harga pangan di pasaran,'' ujarnya. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Produksi Capai 208 Ribu Ton, Harga Ayam Stabil
Redaktur : Tim Redaksi