"Bulog tidak akan menyerahkan raskin dalam keadaan rusak, tapi kalau memang dan ditemukan atau warga merasa mendapat raskin rusak, tolong dilaporkan ke bulog dan ada tim pengaduannya. Kami siap mengganti asal ada barang bukti," kata Khozin.
Khozin menegaskan, pihaknya menyalurkan raskin dengan kualitas beras medium yang kualitasnya cukup terjamin, sehingga kecil kemungkinan ditemukan raskin yang disalurkan dalam keadaan rusak, meski terkadang dia sering mendengar kabar keluhan warga terkait raskin yang rusak tersebut.
Untuk penyal uran raskin, Khozin menambahkan, tahun ini pihaknya telah mendapat alokasi raskin dengan jatah sebanyak 442.920 kilogram beras per bulan untuk tiga kabupaten, yakni Kotim, Seruyan, dan dua kecamatan di Katingan.
Raskin tersebut dibagikan kepada rumah tangga sasaran (RTS) sebanyak 29.528 kepala keluarga (KK), dimana masing-masing KK dijatah sebanyak 15 kg yang dibeli seharga Rp 1.600 per kg. Dengan bantuan raskin itu, diharapkan kebutuhan pangan masyarakat miskin bisa dipenuhi.
Sebelumnya, Khozin mengatakan, untuk penyaluran raskin tahun lalu cukup lancar dan tak ada kendala berarti. Meski infrastruktur jalan menuju sejumlah kecamatan tidak mendukung, namun pihaknya bisa mengatasi masalah tersebut sehingga raskin sampai tersalur untuk RTS di semua kecamatan.
Dia menjelaskan, penyaluran raskin dilakukan sebanyak 6 tahap dalam setahun atau dibagikan dua bulan sekali. Penyaluran biasanya akan dipercepat pada momen-momen tertentu, seperti hari besar keagamaan.
Menurut Khozin, indikator kinerja program raskin ditunjukkan dengan tercapainya enam target (6T), yakni, tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas.
Khozin mengungkapkan, sebagian keluarga penerima raskin belum terbiasa membayar secara cash and carry seperti yang diperintahkan dalam pedoman umum raskin. Hal itu menyebabkan adanya tunggakan pembayaran raskin dan merupakan kendala utama yang dihadapi pihaknya.
"Kira-kira sekitar 30 persen dari RTS di Kotim kurang tepat dan cepat dalam pembayaran sehingga menyisakan tunggakan. Namun, Pemkab juga berupaya meminta kecamatan-kecamatan untuk menyelesaikan tunggakan raskin yang belum terbayar," jelasnya.
Khozin menambahkan, biaya transportasi distribusi raskin hingga ke titik distribusi di kecamatan sepenuhnya ditanggung Bulog. Selanjutnya, biaya transportasi hingga ke titik bagi di luar beban Bulog "Dalam pedum, (distribusi ke titik bagi) bisa dibiayai Pemda, tapi biasanya seringkali ditanggung warga, sehingga harganya pun biasanya naik menjadi Rp 1.800 – Rp 2.000," tandasnya. (ign)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dewan Dukung Label Halal NU
Redaktur : Tim Redaksi