Menurut Budi, penyebutan nama itu sangat penting agar polemik yang terjadi saat ini tidak berkepanjangan. "Direksi BUMN juga harus mengambil inisiatif untuk melaporkan oknum-oknum DPR tersebut kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan," tegas Budi melalui surat elektroniknya pada wartawan, Sabtu (27/10).
BUMN Care juga mendesak anggota DPR RI agar serius mendukung program BUMN yang bersih dan bebas korupsi. Pimpinan DPR, lanjutnya, sudah seharusnya tidak emosional dan lebih banyak introspeksi sambil melakukan evaluasi terkait kasus ini. "Ini agar anggota DPR-RI menjadi lembaga yang lebih berwibawa," kata Budi.
Terkait panggilan DPR terhadap Dahlan guna dimintai penjelasan tentang kerugian PLN yang mencapat Rp 37 triliun, BUMN Care meminta para politisi di Senayan bersabar dan tidak perlu melakukan upaya paksa. Menurut Budi, Dahlan pada panggilan pertama sedang keliling mendampingi Presiden SBY. Sedangkan pada panggilan kedua, Dahlan sedang dikota lain terkait program pemberdayaan masyarakat yang memang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari.
"Kalau soal inefisiensi di PLN sebesar Rp37,6 triliun, Pak Dahlan memang dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit sehingga harus bertindak. Kalau tidak bertindak, yang terjadi adalah Jakarta mati total karena tidak ada listrik, transaksi perbankan berhenti, rumah sakit berhenti, bahkan pemerintahan bisa berhenti. Dan ia (Dahlan,red) memilih mengambil konsekuensinya," kata Budi.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perjalanan Meninggalkan Arafah Berlangsung Lancar
Redaktur : Tim Redaksi