Ada tujuh perusahaan yang telah menyetujui ajakan Jokowi itu. Antara lain PT. Jasindo, PT. Don Media Indonesia, PT. Bank DKI, PT. Pembangunan Jaya Ancol, PT. Jakarta Propertindo, PD. Pembangunan Sarana Jaya dan PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).
Nantinya, beberapa program penataan kampung kumuh akan didanai penuh oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Di antaranya penyediaan sarana prasarana umum, penataan ruang interaksi sosial, perbaikan rumah tak layak huni, perbaikan MCK, dan sarana penunjang lainnya.
Menurut Jokowi, pelibatan perusahaan-perusahaan ini dimaksudkan untuk mempercepat berjalannya program penataan kampung. "Perlu waktu panjang jika hanya dari APBD. Saya terus menggerakkan BUMD, BUMN, developer, dan perusahaan yang banyak untung dari Jakarta," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/12).
Untuk tahap awal, Pemprov DKI tidak akan melibatkan terlalu banyak perusahaan dalam penataan kampung. Soalnya, Jokowi khawatir pemanfaatannya tidak bisa maksimal.
"Semua perusahaan memang mau kita gerakkan. Tapi jangan sampai uang itu masuk banyak sekali, penggunaannya tidak fokus. Ini baru pemanasan, nanti polanya mau saya buat apakah lewat satu dinas supaya fokus," papar mantan Wali Kota Surakarta itu.
Jokowi juga telah menyiapkan sejumlah insentif bagi perusahaan yang siap terlibat dalam program penataan kampung kumuh. Tetapi, ia belum bersedia mengungkapkan insentif apa yang akan diberikan Pemprov DKI. "Bisa saja bentuk pengurusan izin yang cepat, pengurusan IMB yang cepat, itu insentif," imbuhnya.
Pada tahap berikutnya, sambung Jokowi, ada beberapaa perusahaan swasta dan BUMD yang akan bergabung dalam program penataan kampung. Di antaranya PT. Astra International Tbk, PT. Jakarta Tourisindo dan PD Pasar Jaya.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Dinilai Tak Siap Awasi Ganjil-Genap
Redaktur : Tim Redaksi