Namun kesiapan Polda Metro Jaya untuk mengawal kebijakan ini diragukan oleh Indonesia Police Watch (IPW). "IPW berkeyakinan, Polda sangat tidak siap, tidak siap mengawasi gagasan genap-ganjil ini," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane melalui pesan singkat, Senin (17/12).
Menurut Neta, selama ini pengawasan peraturan lalu lintas memang sangat lemah. Hal ini terlihat dalam pengawasan kebijakan 3 in 1 atau sterilisasi jalur busway yang belum maksimal. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan pengawasan ini adalah minimnya jumlah personil polisi lalu lintas (polantas).
"Jika pengawasan tidak maksimal, bagaimana peraturan genap-ganjil bisa diterapkan. Pasti gagasan genap-ganjil akan dilanggar masyarakat, seperti jalur busway yang sering diterobos pengendara," kata Neta.
Menutut Neta, pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor ganjil-genap pernah digagas oleh Polda Metro Jaya tujuh tahun lalu. Namun, mereka tidak pernah memiliki keberanian untuk merealisasikannya.
"Sejak tujuh tahun lalu, Kombes Djoko Susilo, Dirlantas Polda Metro sudah menggagasnya Namun hingga saat ini tak kunjung teralisasi sebab Polda melihat terlalu banyak kendalanya," ungkap Neta.
Selain itu, adanya oknum-oknum polisi yang nakal juga semakin memperburuk keadaan. Neta memastikan akan ada oknum-oknum kepolisian yang memanfaatkan kebijakan ganjil-genap untuk kepentingan pribadi."Ulah oknum-oknum ini yang akan membuat ketentuan ganjil-genap itu tidak akan bermanfaat dan berdampak terhadap upaya mengatasi kemacetan lalu lintas Jakarta," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demi Transparansi Jokowi Akan Lelang Jabatan di Pemprov
Redaktur : Tim Redaksi