JAKARTA - Pemilik kredit perbankan harus mulai waspada. Masa "bulan madu" kredit berbunga rendah berakhir sudah. Lonjakan inflasi disikapi secara agresif oleh Bank Indonesia (BI). Setelah Juni lalu menaikkan suku bunga acuan BI rate 25 basis poin, Juli ini bank sentral kembali mengerek BI rate sebesar 50 basis poin.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, BI rate dinaikkan dari level 6,0 persen menjadi 6,50 persen untuk memastikan inflasi yang meningkat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dapat segera reda. "BI senantiasa mencermati dan merespons secara terukur tekanan inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi," ujarnya setelah rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (11/7).
Menurut Agus, inflasi bulanan yang pada Juni lalu mencapai 1,03 persen masih akan berlanjut pada Juli ini. Selain faktor kenaikan harga BBM, kenaikan harga dipicu inflasi musiman periode Ramadan dan Lebaran. "Juli ini akan mencapai puncaknya, lalu turun pada Agustus dan diharapkan kembali normal pada September," katanya.
Namun, inflasi bukan satu-satunya alasan BI mengerek BI rate. Dalam konsiderannya, rapat dewan gubernur juga mencermati kaburnya dana-dana asing atau capital reversal dari Indonesia. Di Indonesia selama Juni terjadi pelepasan penempatan pada surat berharga negara (SBN) dan saham oleh investor asing sebesar USD 4,1 miliar atau sekitar Rp 40 triliun. "Ini menekan rupiah," ucapnya.
BI mencatat, nilai tukar rupiah pada triwulan II-2013 mengalami depresiasi atau melemah 2,09 persen bila dibandingkan dengan triwulan I-2013 menjadi Rp 9.925 per USD.
Untuk menyikapi berbagai kondisi tersebut, BI pun menyiapkan tiga jurus. Pertama, melanjutkan stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan kondisi fundamentalnya dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar valas.
Kedua, menyempurnakan ketentuan loan to value ratio sektor properti terkait dengan kredit pemilikan rumah (KPR)/kredit pemilikan apartemen (KPA) untuk tipe-tipe tertentu. Ketiga, memperkuat langkah koordinasi dengan pemerintah dengan fokus meminimalkan tekanan inflasi serta memelihara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
"Kami yakin bauran kebijakan tersebut cukup memadai untuk mengendalikan tekanan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas sistem keuangan, agar momentum pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga dan bergerak ke arah yang lebih sehat," jelas Agus.
Bagaimana tanggapan pengamat ekonomi" Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika mengatakan, langkah BI menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin ke level 6,5 persen merupakan langkah yang terlalu tergesa-gesa. "Mestinya, kenaikan dilakukan secara bertahap," ujarnya.
Menurut Erani, langkah BI itu akan berimbas panjang. Salah satu yang akan bakal dirasakan masyarakat adalah kenaikan suku bunga kredit seperti KPR dan kredit kendaraan bermotor (KKB). "Sebelum BI rate naik saja, bank sudah menaikkan bunga kredit. Apalagi sekarang BI rate naik, pasti akan disusul kenaikan bunga bank," katanya.
Senada dengan Erani, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengatakan, langkah BI menaikkan BI rate 50 basis poin merupakan strategi yang tepat untuk meredam inflasi. "Tapi, saya kira terlalu berani," ucapnya.
Menurut Tony, BI rate pada level 6 persen memang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan realitas perekonomian di dalam negeri. Sebab, bank-bank sudah memberikan bunga deposito sekitar 7 persen, bahkan lebih. "Kalau bunga deposito rendah, nasabah akan menarik dananya untuk membeli mata uang dolar Amerika Serikat. Ini akan memperlemah rupiah," jelasnya.
Tony menyebut kenaikan BI rate pasti akan diikuti kenaikan suku bunga oleh bank. Itu akan memperbesar risiko kenaikan kredit bermasalah (NPL) dan akan terjadi perlambatan pertumbuhan kredit serta pertumbuhan ekonomi. "Risiko inilah yang harus dimitigasi BI maupun pemerintah," ujarnya.
Kalangan eksporter juga mengkhawatirkan ancaman kenaikan suku bunga. Menurut Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim Isdarmawan Asrikan, pengusaha makin terbebani oleh biaya tinggi seperti kenaikan UMR, kenaikan tarif listrik, sampai tarif pengangkutan gara-gara kenaikan harga BBM. Karena itu, eksporter ingin suku bunga dapat ditekan.
Menurut Isdarmawan, pelaku usaha tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual. Sebab, itu akan makin melemahkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional. "Nah, kalau harga dinaikkan, produk kita makin mahal. Dampaknya, buyer tidak mau lagi membeli dari kita. Makanya, kami memilih untuk mengurangi profit," ungkapnya.
Sementara itu, Consumer Lending Head CIMB Niaga Tony Tardjo mengatakan, pihaknya lekas mengkaji kebijakan Otoritas Moneter yang menaikkan suku bunga acuan di level 6,5 persen. "Internally sedang kami review. Apa action ke depan yang harus dilakukan CIMB," ungkapnya kepada Jawa Pos, Kamis (11/7).
Terkait dengan peluang menaikkan suku bunga KPR dan KKB, dia tak membantah kebijakan tersebut bakal diambil CIMB. Tetapi, pihaknya akan tetap melihat bagaimana langkah kompetitor dan pergerakan bank-bank lainnya merespons kenaikan BI rate. "Ada kemungkinan kenaikan juga. Kami masih benar-benar me-review. Minggu depan kami umumkan," paparnya.
Bahan Pokok
Lonjakan harga bahan pokok semakin tidak terkendali. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mencurigai adanya ulah spekulan yang menimbun pasokan untuk mempermainkan harga.
Hatta menjelaskan, lonjakan harga yang terjadi saat ini di luar perhitungan pemerintah. Berdasar koordinasi yang dilakukan dengan pengusaha dan asosiasi di bidang pangan, pasokan dinyatakan aman untuk menghadapi lonjakan permintaan bulan Ramadan dan Lebaran. Kecuali untuk komoditas cabai dan bawang yang memang mengalami kendala penurunan produksi.
"Tapi, pada kenyataannya, saat ini harga bahan pokok melonjak tinggi. Untuk itu, kami meminta menteri pertanian dan menteri perdagangan mencermati adanya permainan spekulan dalam memanfaatkan situasi ini," terangnya kepada Jawa Pos saat ditemui di kantornya. Jika itu tidak segera disikapi, dia khawatir inflasi Juli bakal membengkak.
Pihaknya juga meminta Kementerian Pertanian, Perdagangan, dan Perum Bulog untuk mengintervensi pasar dan menjamin ketersediaan barang sepanjang Ramadan dan Lebaran. Diharapkan, dengan adanya intervensi tersebut, harga kembali stabil. Bentuk intervensi itu adalah pembukaan keran impor dan operasi pasar. "Terutama untuk daging yang sejak sembilan bulan harganya belum turun. Bulog yang diberi izin impor harus segera merealisasikannya," ucap Hatta.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan justru membantah asumsi kenaikan harga yang disebabkan ulah spekulan. Berdasar pantauannya, saat ini tidak terlihat penimbunan dalam skala besar. Harga komoditas tersebut tinggi murni gara-gara ketidakseimbangan pasokan dan lonjakan permintaan saat Ramadan.
Untuk menyikapinya, dalam jangka pendek pemerintah memutuskan untuk membuka keran impor bawang merah, cabai, dan daging sapi. Komoditas tersebut mengalami lonjakan harga tertinggi. Pada Juli ini pihaknya telah mengeluarkan izin impor 10 ribu ton cabai dan 16 ribu ton bawang merah. Untuk sapi, pihaknya sudah memberikan kuota 3 ribu ton daging sapi kepada Bulog.
"Mestinya cabai dan bawang merah impor sudah mulai masuk ke pasar minggu ini. Diharapkan, minggu depan harga sudah mulai turun dan stabil," katanya. Untuk memastikan dan memantau komoditas yang diimpor, dia bakal memanggil para importer. Jika ada yang sengaja menunda importasi, pihaknya akan menindak tegas. Demikian halnya dengan importer daging dan pengusaha penggemukan sapi.
"Hari ini dan besok saya panggil mereka. Saya ingin melihat seperti apa posisinya. Jika ada yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam menstabilkan harga, akan kami tindak," terangnya. Tindakan itu bisa berupa pencabutan kuota, pencabutan perizinan impor pada periode berikutnya, bahkan pencabutan sebagai importer terdaftar. (gal/re/owi/c10/uma)
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, BI rate dinaikkan dari level 6,0 persen menjadi 6,50 persen untuk memastikan inflasi yang meningkat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dapat segera reda. "BI senantiasa mencermati dan merespons secara terukur tekanan inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi," ujarnya setelah rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (11/7).
Menurut Agus, inflasi bulanan yang pada Juni lalu mencapai 1,03 persen masih akan berlanjut pada Juli ini. Selain faktor kenaikan harga BBM, kenaikan harga dipicu inflasi musiman periode Ramadan dan Lebaran. "Juli ini akan mencapai puncaknya, lalu turun pada Agustus dan diharapkan kembali normal pada September," katanya.
Namun, inflasi bukan satu-satunya alasan BI mengerek BI rate. Dalam konsiderannya, rapat dewan gubernur juga mencermati kaburnya dana-dana asing atau capital reversal dari Indonesia. Di Indonesia selama Juni terjadi pelepasan penempatan pada surat berharga negara (SBN) dan saham oleh investor asing sebesar USD 4,1 miliar atau sekitar Rp 40 triliun. "Ini menekan rupiah," ucapnya.
BI mencatat, nilai tukar rupiah pada triwulan II-2013 mengalami depresiasi atau melemah 2,09 persen bila dibandingkan dengan triwulan I-2013 menjadi Rp 9.925 per USD.
Untuk menyikapi berbagai kondisi tersebut, BI pun menyiapkan tiga jurus. Pertama, melanjutkan stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan kondisi fundamentalnya dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar valas.
Kedua, menyempurnakan ketentuan loan to value ratio sektor properti terkait dengan kredit pemilikan rumah (KPR)/kredit pemilikan apartemen (KPA) untuk tipe-tipe tertentu. Ketiga, memperkuat langkah koordinasi dengan pemerintah dengan fokus meminimalkan tekanan inflasi serta memelihara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
"Kami yakin bauran kebijakan tersebut cukup memadai untuk mengendalikan tekanan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas sistem keuangan, agar momentum pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga dan bergerak ke arah yang lebih sehat," jelas Agus.
Bagaimana tanggapan pengamat ekonomi" Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika mengatakan, langkah BI menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin ke level 6,5 persen merupakan langkah yang terlalu tergesa-gesa. "Mestinya, kenaikan dilakukan secara bertahap," ujarnya.
Menurut Erani, langkah BI itu akan berimbas panjang. Salah satu yang akan bakal dirasakan masyarakat adalah kenaikan suku bunga kredit seperti KPR dan kredit kendaraan bermotor (KKB). "Sebelum BI rate naik saja, bank sudah menaikkan bunga kredit. Apalagi sekarang BI rate naik, pasti akan disusul kenaikan bunga bank," katanya.
Senada dengan Erani, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengatakan, langkah BI menaikkan BI rate 50 basis poin merupakan strategi yang tepat untuk meredam inflasi. "Tapi, saya kira terlalu berani," ucapnya.
Menurut Tony, BI rate pada level 6 persen memang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan realitas perekonomian di dalam negeri. Sebab, bank-bank sudah memberikan bunga deposito sekitar 7 persen, bahkan lebih. "Kalau bunga deposito rendah, nasabah akan menarik dananya untuk membeli mata uang dolar Amerika Serikat. Ini akan memperlemah rupiah," jelasnya.
Tony menyebut kenaikan BI rate pasti akan diikuti kenaikan suku bunga oleh bank. Itu akan memperbesar risiko kenaikan kredit bermasalah (NPL) dan akan terjadi perlambatan pertumbuhan kredit serta pertumbuhan ekonomi. "Risiko inilah yang harus dimitigasi BI maupun pemerintah," ujarnya.
Kalangan eksporter juga mengkhawatirkan ancaman kenaikan suku bunga. Menurut Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim Isdarmawan Asrikan, pengusaha makin terbebani oleh biaya tinggi seperti kenaikan UMR, kenaikan tarif listrik, sampai tarif pengangkutan gara-gara kenaikan harga BBM. Karena itu, eksporter ingin suku bunga dapat ditekan.
Menurut Isdarmawan, pelaku usaha tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual. Sebab, itu akan makin melemahkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional. "Nah, kalau harga dinaikkan, produk kita makin mahal. Dampaknya, buyer tidak mau lagi membeli dari kita. Makanya, kami memilih untuk mengurangi profit," ungkapnya.
Sementara itu, Consumer Lending Head CIMB Niaga Tony Tardjo mengatakan, pihaknya lekas mengkaji kebijakan Otoritas Moneter yang menaikkan suku bunga acuan di level 6,5 persen. "Internally sedang kami review. Apa action ke depan yang harus dilakukan CIMB," ungkapnya kepada Jawa Pos, Kamis (11/7).
Terkait dengan peluang menaikkan suku bunga KPR dan KKB, dia tak membantah kebijakan tersebut bakal diambil CIMB. Tetapi, pihaknya akan tetap melihat bagaimana langkah kompetitor dan pergerakan bank-bank lainnya merespons kenaikan BI rate. "Ada kemungkinan kenaikan juga. Kami masih benar-benar me-review. Minggu depan kami umumkan," paparnya.
Bahan Pokok
Lonjakan harga bahan pokok semakin tidak terkendali. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mencurigai adanya ulah spekulan yang menimbun pasokan untuk mempermainkan harga.
Hatta menjelaskan, lonjakan harga yang terjadi saat ini di luar perhitungan pemerintah. Berdasar koordinasi yang dilakukan dengan pengusaha dan asosiasi di bidang pangan, pasokan dinyatakan aman untuk menghadapi lonjakan permintaan bulan Ramadan dan Lebaran. Kecuali untuk komoditas cabai dan bawang yang memang mengalami kendala penurunan produksi.
"Tapi, pada kenyataannya, saat ini harga bahan pokok melonjak tinggi. Untuk itu, kami meminta menteri pertanian dan menteri perdagangan mencermati adanya permainan spekulan dalam memanfaatkan situasi ini," terangnya kepada Jawa Pos saat ditemui di kantornya. Jika itu tidak segera disikapi, dia khawatir inflasi Juli bakal membengkak.
Pihaknya juga meminta Kementerian Pertanian, Perdagangan, dan Perum Bulog untuk mengintervensi pasar dan menjamin ketersediaan barang sepanjang Ramadan dan Lebaran. Diharapkan, dengan adanya intervensi tersebut, harga kembali stabil. Bentuk intervensi itu adalah pembukaan keran impor dan operasi pasar. "Terutama untuk daging yang sejak sembilan bulan harganya belum turun. Bulog yang diberi izin impor harus segera merealisasikannya," ucap Hatta.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan justru membantah asumsi kenaikan harga yang disebabkan ulah spekulan. Berdasar pantauannya, saat ini tidak terlihat penimbunan dalam skala besar. Harga komoditas tersebut tinggi murni gara-gara ketidakseimbangan pasokan dan lonjakan permintaan saat Ramadan.
Untuk menyikapinya, dalam jangka pendek pemerintah memutuskan untuk membuka keran impor bawang merah, cabai, dan daging sapi. Komoditas tersebut mengalami lonjakan harga tertinggi. Pada Juli ini pihaknya telah mengeluarkan izin impor 10 ribu ton cabai dan 16 ribu ton bawang merah. Untuk sapi, pihaknya sudah memberikan kuota 3 ribu ton daging sapi kepada Bulog.
"Mestinya cabai dan bawang merah impor sudah mulai masuk ke pasar minggu ini. Diharapkan, minggu depan harga sudah mulai turun dan stabil," katanya. Untuk memastikan dan memantau komoditas yang diimpor, dia bakal memanggil para importer. Jika ada yang sengaja menunda importasi, pihaknya akan menindak tegas. Demikian halnya dengan importer daging dan pengusaha penggemukan sapi.
"Hari ini dan besok saya panggil mereka. Saya ingin melihat seperti apa posisinya. Jika ada yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam menstabilkan harga, akan kami tindak," terangnya. Tindakan itu bisa berupa pencabutan kuota, pencabutan perizinan impor pada periode berikutnya, bahkan pencabutan sebagai importer terdaftar. (gal/re/owi/c10/uma)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Neraca Perdagangan RI-Laos Naik Tiga Kali Lipat
Redaktur : Tim Redaksi