jpnn.com - JAKARTA - Mekanisme penentuan Ketua DPR yang diatur dalam Rancangan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dibawa ke paripurna DPR. Hal ini setelah pleno panitia khusus (Pansus) MD3 tadi malam menemui jalan buntu.
"Hasilnya sepakat untuk tidak sepakat, tapi dibawa ke paripurna. Pada prinsipnya seluruh fraksi maupun pemerintah komit memperkuat kelembagaan DPR," kata Ahmad Yani, Wakil Ketua Pansus RUU MD3 di Gedung DPR Jakarta, Selasa (8/7).
BACA JUGA: Jokowi-JK Kian tak Terbendung
Diakui Anggota Komisi III DPR itu, tata cara pemilihan pimpinan DPR, MPR dan alat kelengkapan sejak awal memang diwarnai perbedaan pandangan sehingga ditunda pembahasannya untuk dibawa ke paripurna.
Selain mekanisme pemilihan pimpinan DPR, RUU MD3 juga mengusung sejumlah semangat perubahan. Seperti membatasi anggota bermain proyek. Kemudian, aturan yang baru bakal membubarkan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). (fat/jpnn)
BACA JUGA: Teuku Bagus Divonis 4,5 Tahun Penjara
BACA JUGA: Ini Titik Kemacetan saat Mudik di Lintas Jawa
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Garap Liza Sako untuk Wali Kota Palembang
Redaktur : Tim Redaksi