Buntut Kasus Korupsi Timah, Ekonomi Babel Hancur Lebur dan PHK Ribuan Pekerja

Jumat, 11 Oktober 2024 – 11:30 WIB
Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah menjelaskan daya beli di Bangka Belitung ambruk karena masyarakat tidak memiliki uang cukup untuk berbelanja. Foto/Ilustrasi: Arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah menjelaskan daya beli di Bangka Belitung ambruk karena masyarakat tidak memiliki uang cukup untuk berbelanja.

Hal ini buntut dari perekonomian Bangka Belitung lesu akibat kasus korupsi timah yang berbuntut penyitaan aset smelter oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sehingga banyak masyarakat tidak bisa bekerja menyerahkan hasil tambangnya. 

BACA JUGA: Sidang Korupsi Timah Harvey Moeis Mengungkap Fakta Baru, soal Sandra Dewi dan Ratih

"Di Bangka lagi turun karena di wilayah yang mengandalkan sumber daya alam, ketika industrinya lagi turun ya ikutan turun juga perekonomiannya," kata Budihardjo dikutip, Jumat (11/10).

Dia menyebutkan pola yang sama terjadi di wilayah lain yang juga mengandalkan sumber daya alam untuk hidup, yakni seperti Kalimantan dan wilayah lainnya.

BACA JUGA: Sandra Dewi Jadi Saksi Sidang Korupsi PT Timah: Suami Saya Tercinta

"Seperti Kalimantan saat batu bara bagus penjualan bagus, jadi daerah tertentu seperti Babel dengan timah, Kalimantan dengan batu bara," lanjutnya.

Senada, Ketua Harian Asosiasi Ekspor Timah Indonesia (AETI) Eka Mulya Putra menilai tata kelola timah harus dikembangkan dengan baik, karenanya harus ada tindakan nyata agar masalah tata niaga bisa lebih jelas dana man buat penambang.

"Penurunan kinerja ekspor selain dampak dari pengusutan tindak pidana korupsi timah juga diakibatkan sedikitnya RKAB yang disetujui. Akibatnya realisasi RKAB tidak maksimal. Ekonomi Babel pun melambat. 80 persen ekspor babel berasal dari timah sedangkan 60 persen ekonomi babel digerakan oleh perdagangan timah," kata Eka.

Sementata itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Babel Elius Gani mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan sawit yang kepemilikannya terkait dengan pemilik timah ditutup dan rekeningnya diblokir.

Akibatnya sejumlah perusahaan kesulitan membayar hak karyawan dan banyak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kalau dibandingkan dengan angka tahun lalu ada 38 pekerja yang di-PHK, saat ini 1.527 orang kena PHK. Ada lonjakan signifikan karena adanya perusahaan smelter yang tutup sebagai akibat dari penertiban tata kelola timah," kata Elius Gani.

Elius menyebut peluang kerja tidak banyak yang bisa ditawarkan kepada masyarakat.

"Untuk sektor timah ada 6 smelter yang ditutup, termasuk juga ada beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan smelter itu, di luar smelter ada 8, total 14 usaha yang ditutup. Pekerja terkena PHK ada sebanyak 1.372 orang," tutur Elius.(mcr8/jpnn)


Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
korupsi timah   timah   Ekonomi   babel   PHK  

Terpopuler