jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk membatasi penggunaan media sosial sebagai buntut pecahnya kerusuhan, usai demonstrasi damai di depan Bawaslu, Rabu (22/5) dini hari WIB.
Kerusuhan pecah Selasa (21/5) sekitar pukul 23.00 WIB hingga Rabu pagi tadi, atau setelah aksi damai di depan markas Bawaslu berakhir sekitar pukul 21.30 WIB.
BACA JUGA: Siap-siap, Massa Aksi 22 Mei di Depan Bawaslu Bergerak ke Istana
Nah, untuk mengantisipasi hoaks, kabar simpang siur dan viral yang negatif di tengah masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika membatasi layanan medsos untuk sementara dan secara bertahap.
"Pembatasan ini bersifat sementara," kata Menkominfo Rudiantara saat jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (22/5) siang.
BACA JUGA: Polisi Sudah Tangkap 62 Perusuh di Jakarta, 3 Terkait Senjata Laras Panjang
Dia menjelaskan, pembatasan itu berupa posting video dan foto di messaging system.
"Viralnya foto atau video itu bukan di Facebook, Instagram atau Twitter, tapi ketika sudah di messaging system sepeti di WhatsApp. Jadi di sana mungkin akan ada keterlambatan (baca saja: kena blok). Ini untuk sementara, bertahap," ujar Rudi.
BACA JUGA: Demo Bawaslu: Polisi Sebut yang Terlibat Bentrok Merupakan Massa Bayaran
(Baca Juga: Polisi Temukan Amplop dari Massa yang Tertangkap Saat Kerusuhan Demo Bawaslu)
"Video dan foto itu kan langsung dilihat, psikologisnya (dari masyarakat) yang pengin kami antisipasi. Sekali lagi ini bersifat sementara dan bertahap," pungkasnya. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Massa Terus Banjiri Kantor Bawaslu
Redaktur & Reporter : Adek