JAKARTA - Bupati Pasaman Barat Baharuddin mengajak para petani kelapa sawit untuk menghentikan pasokan tandan buah sawit (TBS) kepada pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) yang berhimpun dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Baharuddin beralasan, akhir-akhir ini pengusaga pengolahan kelapa sawit hanya mementingkan keuntungan sendiri tanpa memikirkan nasib petaninya.
Ajakan itu disampaikan Baharuddin dalam diskusi panel di sekretariat Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Jakarta, Kamis (5/7), yang diikuti sejumlah bupati, Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) dan Gapki.
"Saya serukan coba saja hentikan pasokan buah sawit cukup dua hari saja ke pabrik kelapa sawit karena pemilik pabrik sawit yang tergabung dalam Gapki dan pemilik lahan inti sawit semakin memikirkan keuntungannya sendiri, sementara masyarakat di sekitar dan daerah operasionalnya semakin miskin," kata Baharuddin.
Menurutnya, menghentikan pasokan ke pabrik pengolahan sawit merupakan satu-satunya cara untuk memaksa Gapki membuka diri dan mau berdialog dengan pemerintah kabupaten penghasil sawit maupun petani sawit di seluruh Indonesia yang jumlahnya lebih dari 4 juta orang.
Baharuddin mencontohkan pembabatan hutan dan penggusuran pemukiman warga di Pasaman Barat, Sumbar. Menurutnya, kenyataan di lapangan menunjukkan
luas lahan yang dipakai pengusaha untuk perkebunan sawit rata-rata jauh lebih luas dari izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dikantongi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kehutanan serta Kementerian Pertanian. Sementara pemerintanhan kabupaten, sebutnya, tidak diberi wewenang untuk mengawasi para pengusaha itu dalam membuka lahan.
"Prakteknya, begitu para pengusaha mengantongi izin dari pemerintah pusat, mereka langsung membabat hutan. Atas surat HGU itu pula pengusaha menggusur kawasan pemukiman masyarakat dan merampok lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan," ungkap Baharuddin.
Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Gapki, Fadhil Hasan membantah jika anggotanya dianggap melakukan perampokan lahan perkebunan sawit. Alasannya, karena pengusaha dalam membuka lahan sudah memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan pemerintah.
"Anggota Gapki sudah memenuhi seluruh syarat yang dimintakan pemerintah. Kalau dengan kondisi sekarang daerah merasa dirugikan, Gapki meminta para bupati mengajukan keberatan itu kepada pemerintah dan Gapki pasti akan mengikuti keputusan pemerintah," ujar Fadhil Hasan. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Klaim Kepemilikan Lahan Mengancam Pertumbuhan Sawit
Redaktur : Tim Redaksi