jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Dukungan terhadap penguatan DPD secara kelembagaan terus mengalir. Kali ini datang dari Bupati Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, Herwin Yatim.
Herwin mengatakan, sudah saatnya DPD punya kewenangan yang lebih besar. Menurutnya, keinginan DPD punya peran lebih di Pusat juga menjadi aspirasi dari rakyat di daerah.
BACA JUGA: Bos TVRI Diperiksa Terkait Kasus Korupsi yang Pernah Menjerat Bang Mandra
"Kami masyarakat di daerah sangat memerlukan penguatan DPD sebab kebutuhan lokal kedaerahan selama ini kami sering berkonsultasi dengan DPD," kata Herwin setelah pertemuan dengan sejumlah anggota DPD RI yang tergabung dalam Gerakan Nasional (Gernas) Amandemen ke-5 UUD 1945 di Banggai, Rabu (7/9).
Dia mengakui sejumlah usulan dari daerah kerap menemui kendala ketika tiba di level nasional sebab DPD tidak memiliki kewenangan lebih untuk memperjuangkannya.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Sebut Pak Jokowi Dua Kali Langgar Konstitusi Lho..
"Alhamdulillah intensitas pertemuan dan diskusi dengan anggota DPD RI selama ini sangat bagus dalam menyerap aspirasi turun langsung ke masyarakat namun ketika dibawa ke nasional perannya sering kandas di situ," kata dia.
Herwin mengatakan DPD lahir dari sebuah kemajemukan bukan dari golongan tertentu, demikian pula anggotanya yang terdiri dari banyak lapisan masyarakat sehingga jika diberikan kewenangan lebih akan sangat aspiratif tidak mementingkan kepentingan golongan sendiri namun kepentingan masyarakat luas.
BACA JUGA: Inilah Cara KASN agar Kepala Daerah tak Bandel Lagi
"Kami berpendapat segera DPD diperkuat kewenangannya sebab kami percaya sebagai wakil daerah DPD benar-benar akan mementingkan kepentingan pembangunan di daerahnya," kata Herwin.
Dia menegaskan bahwa masyarakat di daerah terutama di Banggai memiliki aspirasi sama menginginkan penguatan DPD RI.
"Kami bersama Apkasi akan menyuarakan agar penguatan DPD terus disosialisasikan baik melalui media massa dan media sosial,” kata Herwin yang juga pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Dukungan terhadap penguatan DPD RI sebelumnya juga datang dari berbagai kalangan. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI) saat ditemui sejumlah anggota DPD RI yang bergabung dalam Gerakan Nasional (Gernas) Amandemen ke-5 UUD 1945 di Baruga Sangiaseri Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Makassar, Sabtu (27/8/2016), setuju penguatan DPD RI dan penambahan utusan golongan di DPD RI.
Sejumlah pakar dan pengamat hukum tata negara juga menyampaikan dukungan serupa kepada DPD RI. Diantaranya Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie yang berpendapat sekaranglah momentum yang tepat penguatan DPD RI.
Gernas Penguatan DPD RI akan terus melakukan road show pertemuan dengan para kepala daerah, Ormas, organisasi kemahasiswaan, media massa, tokoh masyarakat, pimpinan parpol, para pakar dan pemerhati kenegaraan, dan lainnya untuk berdialog mengenai penguatan DPD. (jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sapi Kurban dari Presiden Jokowi Beratnya 1,1 Ton, Harga Lumayan
Redaktur : Tim Redaksi