JAKARTA--Pemerintah kabupaten/kota diminta harus intens berkoordinasi dengan gubernur dalam mengambil setiap kebijakan. Ini agar gubernur bisa mengawasi apa saja yang dilakukan bupati/walikota dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Koordinasi antara pemda kab/kota dengan gubernur harus diutamakan. Jangan berpikir dengan otda, daerah tingkat dua bisa semaunya dan main terjang ke pusat saja," kata Sukoco, Kasubdit Wilayah IV Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat yang dihubungi, Kamis (9/5).
Dia mencontohkan kasus pelantikan bupati Bone Bolango (Bonbol) definitif. Lantaran tidak ada koordinasi dengan gubernur, membuat situasi sedikit kacau.
Mekanisme pelantikan bupati adalah DPRD melaporkan kepada gubernur sekaligus minta waktu kapan bisa diadakan pelantikan. Gubernur melalui Bagian Protokoler kemudian menentukan waktu pelantikan. Setelah itu kemudian dibahas dalam Badan Musyawarah untuk pelaksanaan pelantikan lewat sidang istimewa DPRD.
"Jadi bukan main terjang saja, harus ikuti prosedur sesuai amanat UU 32 Tahun 2004 jo PP 6 Tahun 2005. Kalau tidak dikoordinasikan dengan gubernur, bagaimana ada pelantikan meskipun SK sudah diteken Mendagri," ujarnya. (Esy/jpnn)
"Koordinasi antara pemda kab/kota dengan gubernur harus diutamakan. Jangan berpikir dengan otda, daerah tingkat dua bisa semaunya dan main terjang ke pusat saja," kata Sukoco, Kasubdit Wilayah IV Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat yang dihubungi, Kamis (9/5).
Dia mencontohkan kasus pelantikan bupati Bone Bolango (Bonbol) definitif. Lantaran tidak ada koordinasi dengan gubernur, membuat situasi sedikit kacau.
Mekanisme pelantikan bupati adalah DPRD melaporkan kepada gubernur sekaligus minta waktu kapan bisa diadakan pelantikan. Gubernur melalui Bagian Protokoler kemudian menentukan waktu pelantikan. Setelah itu kemudian dibahas dalam Badan Musyawarah untuk pelaksanaan pelantikan lewat sidang istimewa DPRD.
"Jadi bukan main terjang saja, harus ikuti prosedur sesuai amanat UU 32 Tahun 2004 jo PP 6 Tahun 2005. Kalau tidak dikoordinasikan dengan gubernur, bagaimana ada pelantikan meskipun SK sudah diteken Mendagri," ujarnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sembilan Pejabat Tolak Lapor Kekayaan ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi