Bupati di Papua Tolak Ujian Nasional

Kamis, 06 Desember 2012 – 08:54 WIB
JAYAPURA - Beberapa kalangan memang menentang pelaksanaan ujian nasional. Bahkan Bupati Yahukimo, Papua Ones Pahabol dengan tegas menyatakan /bahwa dirinya menolak pelaksanaan ujian nasional (UN) bagi para pelajar yang ada di daerahnya. Menurut bupati, adanya pemberlakuan standar kelulusan secara nasional dan pembuatan soal ujian yang secara terpusat itu dinilai sangat tidak logis diterapkan di daerahnya.

"Kondisi pendidikan di setiap provinsi atau setiap daerah pasti berbeda-beda. Jadi Papua ini harus ada kekhususan, apalagi di daerah-daerah pedalaman seperti di Yahukimo ini, mengingat pelaksanaan proses belajar mengajarnya jelas jauh berbeda bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia," paparnya kepada Cenderawasih Pos, JPNN Grup kemarin (5/12).

Lebih lanjut dia memaparkankondisi pendidikan di daerah pedalaman sangat memprihatinkan. Para gurunya tidak berada di tempat tidak hanya satu atau dua hari, tapi hingga berbulan-bulan lantaran kondisi geografis yang tidak memungkinkan. Sementara pendidikan di daerah lain sudah berjalan dengan lancar dan gurunya selalu berada di tempat. Jadi apabila di akhir pendidikannya hanya diukur dengan standar ujian nasional, maka anak-anak dari daerah pedalaman itu sangat sulit untuk bersaing."Jadi kita harus jujur. Kita tidak boleh melakukan pendidikan dengan proses penipuan," ungkap bupati tanpa menyebut modus penipuannya seperti apa, karena hal itu dianggapnya sudah menjadi rahasia umum.

Karena itulah Ones mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh agar meninjau kembali pemberlakuan ujian nasional itu. "Ujian akhir bagi para pelajar itu harus disesuaikan dengan pola pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerah. Kalau hal itu dipaksakan, maka itu sama artinya dengan membunuh karakter manusia Papua, khususnya generasi penerus Yahukimo," ujarnya.

Dikatakannya, bila ujian nasional it uterus dipaksakan, maka anak-anak dari daerah pedalaman akan bayak yang tidak lulus, dan itu akhirnya mendiskreditkan anak-anak yang semestinya juga bisa tumbuh berkembang seperti anak-anak lainnya. Oleh sebab itu, pola ujian nasional harus diubah. Kurikulumnya juga harus diubah dan disesuaikan dengan kondisi daerah. "Kurikulim yang bagus itu harus disesuaikan dengan kondisi daerah, dengan adat istiadat, social budaya, dan kondisi geografis yang ada, sehingga nantinya anak-anak bisa menjadi pintar dan bisa bersaing dengan yang lain," tukasnya.

Bupati menambahkan, ujian itu ibarat nyanyian. Jadi, jangan paksakan nyanyian itu bisa ditiru oleh semua daerah tanpa mengetahui iramanya. "Jadi Jakarta jangan paksakan agar kita bernyanyi dengan nada dan iramanya orang Jakarta, tapi biarlah kami menyanyi dengan lagu kami sendiri, daripada kami harus nyanyi hanya tau kata-kata tanpa tau iramanya. Jadi Jakarta tidak boleh pukul rata semua daerah," pungkasnya. (fud)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nuh Janjikan Mahasiswa Bidikmisi Sekolah Sampai Harvard

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler