Bupati Ditangkap, Ketua DPR Minta Evaluasi Sistem Demokrasi

Kamis, 25 Oktober 2018 – 22:56 WIB
Uang barang bukti OTT KPK. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah bupati kerap berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baik itu karena terjaring operasi tangkap tangan (OTT) maupun penyidikan kasus korupsi.

Terbaru, KPK menangkap Bupati Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Sunjaya Purwadi Sastra.

BACA JUGA: Zulhas: Sekecil Apa pun Korupsi tidak Dibenarkan

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai ada yang salah dengan sistem demokrasi di Indonesia terkait sistem pemilihan kepala daerah langsung.

"Yang harus dievaluasi adalah sistem demokrasi kita sebagaimana semangat kawan-kawan," ujar Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10).

BACA JUGA: Kada Kader PDIP Terjaring OTT, Masinton: Perbuatan Individu

Legislator yang karib disapa Bamsoet itu mendorong  dilakukannya evaluasi terhadap sistem pemilihan langsung yang sekarang masih berlangsung. Mulai dari pemilihan bupati, wali kota, gubernur serta wakilnya. 

"Itulah akar masalah kenapa kemudian para kepala daerah melakukan hal yang tidak terpuji, karena biaya yang sangat tinggi," ujarnya.

BACA JUGA: Hasto Pastikan PDIP Langsung Pecat Kader Terjaring OTT

Mantan wartawan akar persoalannya ada di sistem pemilihan langsung mengeluarkan biaya yang tinggi. Menurut Bamsoet, tim ahli yang direkturnya sudah melakukan berbagai kajian. 

Alhasil, kata dia, kesimpulannya adalah politik biaya  tinggi yang ditimbulkan karena pemilihan langsung, itu menjadi akar persoalan mengapa masalah korupsi bagi para kepala daerah tidak pernah selesai. 

"Jadi harus dievaluasi lagi dan kepada sistem yang lebih memungkinkan kita berdemokrasi secara elegan dan tidak berpragmatis," jelasnya.

Lantas apakah pemilihan tidak langsung menjamin tidak ada korupsi lagi? Bamsoet berujar skalanya mungkin lebih kecil. Sebab, ujar Bamsoet, berdasar diskusi dengan  berbagai pihak termasuk penegak hukum,  mengawasi 50 hingga 60 orang DPRD yang memilih kepala daerah jauh lebih mudah dan tidak memerlukan money politic yang begitu tinggi dan rentan.

"Potensi  benturan di akar rumput itu jauh lebih ringan," tegasnya. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ssttt, Ini Sedikit Bocoran KPK soal OTT Suap Bupati Cirebon


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler