jpnn.com, SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau akrab disapa Gus Muhdlor meminta kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di daerahnya untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Gus Muhdlor saat menghadiri launching dan konsolidasi internal sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumudu) terkait persiapan Pemilu 2024 di Hotel Fave Sidoarjo, Selasa (13/12).
BACA JUGA: Selamat, Pemkab Sidoarjo Dinobatkan sebagai Penyalur KUR Terbaik se-Jawa Timur
“Pada Pemilu 2024, pertama kali kita dihadapkan pada pemilihan serentak sehingga wajar penegakan hukum perlu diutamakan, karena nanti pada masa transisi pasti ada hal-hal yang cukup menguras perhatian," kata Gus Muhdlor.
BACA JUGA: Bagi Bansos ke Warga Sekitar TPA, Bupati Sidoarjo Ungkap Ikhtiar Menyulap Sampah jadi Berkah
Bupati Gus Muhdlor saat menyampaikan arahan pada acara launching dan konsolidasi internal Sentra Gakkumdu terkait persiapan Pemilu 2024 di Hotel Fave Sidoarjo, Selasa (13/12). Foto: Dokumentasi Humas Pemkab Sidoarjo
Karena itu, lanjut dia, semuanya akan terselesaikan dengan baik, jika Bawaslu, kepolisian maupun kejaksaan sebagai ujung tombak Gakkumudu berjalan dengan baik dan profesional.
Lebih lanjut Bupati Gus Mudhlor juga menyampaikan Pemilu 2024 merupakan pengalaman pertama pemilihan kepala negara hingga kepala daerah menjadi satu.
BACA JUGA: Bupati Sidoarjo Mengutuk Keras Aksi Pelaku Bom Bunuh Diri yang Menewaskan Aipda Sofyan
Menurutnya, tekanan pasti ada dan situasi politik pasti kental sekali sehingga dia minta para camat dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir pada kegiatan tersebut agar tetap menjaga netralitas ASN.
“Harapan kami Gakkumdu ini menjadi pionir utama pelaksanaan Pemilu yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Pejabat dari Forkopimda yang hadir, seperti Kapolresta Sidoarjo, Komandan Kodim 0816 Sidoarjo, Kepala Kejaksaan dan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo pada kesempatan tersebut menuliskan deklarasi serta menandatangani pakta integritas ASN, Polri dan TNI di Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Haidar Munjid meyakini lembaganya sudah memiliki pengalaman dalam menangani pelanggaran Pemilu.
Dia menyebutkan Bawaslu mencatat ada 706 pelanggaran yang terjadi di Pemilu 2019 lalu.
Dari jumlah tersebut ada satu pelanggaran pidana yang dikawal sampai persidangan.
"Ada enam yang kami registrasi tentang pelanggaran etik dan tiga bukan pelanggaran. Artinya bahwa pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sudah berpengalaman menangani pelanggaran pidana,” ujar Haidar Munjid.
Dia menegaskan Bawaslu tidak akan segan pandang bulu dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 mendatang. (mar1/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi