jpnn.com - NATUNA - Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, terus memperjuangkan tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
Pemkab Natuna mengajukan 623 pegawai tidak tetap (PTT) dan tenaga kontrak kesehatan untuk diangkat menjadi PPPK kepada pemerintah pusat.
BACA JUGA: 4 Hari Lagi Pendaftaran PPPK Nakes Ditutup, Honorer yang Belum Resume Segera Tuntaskan
"Saya sudah sampaikan secara tertulis kepada menPAN-RB dalam memperjuangkan hak honorer," kata Bupati Natuna Wan Siswandi di Natuna, Senin (13/11).
Sebelumnya, Wan Siswandi saat melakukan audiensi bersama forum PTT dan tenaga kontrak kesehatan terkait proses rekrutmen PPPK untuk pegawai honorer 2023 juga telah menyampaikan hal tersebut.
BACA JUGA: Dana Transfer Daerah untuk Kapuas Hulu Rp 1,4 Triliun, termasuk Gaji PPPK 2023
“Kami akan prioritaskan teman teman honorer untuk pengangkatan melalui jalur PPPK. Namun, kami juga berharap teman teman juga harus terus mengasah keterampilan dan mengikuti prosedur yang ada," ungkapnya.
Wan mengatakan akan kembali mengirim surat kepada menPAN-RB untuk mempertimbangkan jangka waktu kerja atau masa kerja honorer agar menjadi pertimbangan dalam seleksi jalur PPPK.
BACA JUGA: Ditelepon Kemendikbudristek, Guru Lulus PG Tanpa Formasi PPPK Terima Kabar Gembira
"Tahun 2023 kami membuka kuota sebanyak 623, dan akan kami terus buka secara bertahap dan memprioritaskan teman teman honorer," kata Wan Siswandi.
Hal tersebut dikatakannya terkait kemampuan keuangan daerah saat ini yang semakin terbebani dengan belanja rutin pegawai.
Imbasnya, sejumlah proyek besar yang digagas di era pemerintahannya, seperti jalan dua jalur dan pembangunan gedung DPRD Natuna terpaksa dibatalkan karena harus membayar beban tersebut.
“Kami bangun jalan dua jalur, kami bangun gedung DPRD, tetapi kalau akhirnya uutang sana-sini buat apa?” katanya.
Dia mengatakan APBD Natuna berkurang, maka berdampak kepada beberapa kegiatan dan belanja yang seharusnya ikut kurang seperti, TPP PNS, gaji honorer, dan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang bersumber dari ADD juga terdampak.
“Saya pertahankan dulu sampai "titik darah penghabisan" TPP ini yang hidupkan pegawai saya, karena SK sudah tersimpan rapi di berangkas Bank Riau Kepri (digadaikan) itu fakta,” kata dia.
Wan juga mengatakan sempat menghubungi wakil menteri keuangan RI agar dana tunda salur Kabupaten Natuna segera dibayarkan pemerintah pusat.
“Ternyata dicicil bayarnya, jadi kita juga menyicil sesuai prioritas," ungkapnya.
Karena itu, Wan Siswandi meminta kepada camat, kades, agar pegawai honorer tidak menjadikan persoalan keuangan sebagai alasan untuk tidak memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi