jpnn.com, SUMEDANG - Bupati Sumedang, Jawa Barat, Dony Ahmad Munir mendatangi kantor BNPB, Kementerian Sosial, dan PUPR di Jakarta, Kamis (26/8).
Hal ini dilakukan untuk mempercepat relokasi rumah bagi korban longsor Cimanggung serta pembangunan infrastruktur yang rusak.
BACA JUGA: Pergerakan Jaksa R Dipantau Sejak dari Jakarta, Ditangkap di Hotel Semarang
Bupati Dony didampingi Sekda Herman Suryatman bersama SKPD terkait diterima langsung Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurnia, Sekretaris Jenderal Kemensos RI Hartono Laras, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Dony menyampaikan, sebelumnya Pemkab Sumedang sudah mengajukan relokasi rumah secara permanen ke Kementerian PUPR dan sudah ditindaklanjuti melalui Direktorat Jenderal Perumahan.
BACA JUGA: Aparat TNI Bentrok dengan Warga, Dandim Alami Luka
"Setelah cek dan ricek ada 40 KK (kepala keluarga) yang siap direlokasi meliputi 20 KK dari SBG, sepuluh KK dari perumahan Pondok Daud, dan sepuluh KK dari masyarakat sekitar yang terdampak," ujarnya.
Namun demikian, kata Dony, Kementerian PUPR hanya mengalokasikan pembangunan untuk sepuluh rumah dari 40 yang diusulkan untuk direlokasi.
BACA JUGA: Sumedang Terapkan Sistem Ganjil Genap, Bupati: Ini Cara yang Lebih Humanis
"Sebetulnya sudah lama kami ajukan ke Kementerian PUPR namun ternyata hanya menyediakan sepuluh unit rumah untuk relokasi," katanya.
Oleh karena itu, Pemkab Sumedang meminta BNPB, Kemensos, dan Kementerian PU dapat memenuhi kekurangan alokasi relokasi rumah korban longsor tersebut.
"Jadi kami memohon langsung ke Jakarta agar kekurangan tersebut dapat dipenuhi," tuturnya.
Dikatakan bupati, awalnya relokasi akan dibangun di atas tanah milik Perum SBG. Namun karena hanya cukup untuk 30 rumah, pemda pun menyiapkan alternatif berupa lahan milik pemda di Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari.
"Lahan milik SBG untuk relokasi hanya cukup untuk 30 rumah. Untuk itu, kami sudah siapkan alternatif yang kedua di Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, dengan luas tanah kurang lebih setengah hektar," ujarnya.
Melihat urgensi permasalahan tersebut, semua pihak yang ditemui menyatakan akan sesegera mungkin membantu memenuhi permohonan tersebut.
Seperti dikatakan Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurnia, pihaknya bersedia membantu penyelesaian relokasi dampak longsor Cimanggung dengan memberikan bantuan stimulan maupun membuat rencana aksi rehabilitasi rekontruksi lahan.
"Kalau ada bencana kami lihat tiga kriteria, mulai dari rusak berat, sedang dan ringan. Masing-masing ini dibantu stimulan saja. Tetapi jika konteksnya jangka panjang, ini adalah bagian dari rehabilitasi rekontruksi sehingga harus ada perencanaan," kata Lilik.
Senada dengan Sekretaris Umum BNPB, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama secara terpisah di ruang kerjanya juga menyampaikan jawaban serupa terhadap upaya penyelesaian permasalahan tersebut.
Dia mengatakan, Kemensos RI akan coba membantu mengembangkan dari segi penguatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengembalikan mata pencahariannya.
"Kami akan mencoba kembangkan dari sisi kemampuan ekonominya dengan membimbing dan mengarahkan korban agar ada penguatan ekonomi. Karena korban longsor ini terganggu juga mata pencahariannya," katanya. (jabarekspres/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti