PONTIANAK -- Sebagai bupati yang wilayahnya terdapat kawasan perbatasan, Bupati Sanggau, Setiman H Sudin mulai jengkelUpaya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur sudah dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar)
BACA JUGA: Natuna Lokasi Favorit Bajak Laut
Namun, karena keterbatasan dana, kondisi daerah perbatasan tetap tertinggal dengan negara tetanggaBACA JUGA: Tugu Khatulistiwa Juga Ada di Lingga
"Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sudah berupaya untuk meningkatkan pembangunan, tetapi dana kita sangat terbatas," ujar Setiman belum lama ini di Pontianak
Dikatakan, jika kesenjangan pembangunan antara wilayah perbatasan Indonesia dan wilayah jiran masih jauh terus dibiarkan, ketertinggalan akan semakin jauh dan kehidupan masyarakat setempat menjadi kian terbelakang
BACA JUGA: DPR Akan Panggil Susno dan Gayus
Sebagai salah satu bukti perhatian pemerintah pusat, dia berharap pembangunan jalan paralel perbatasan dapat segera direalisasikan"Pembangunan infrastruktur tersebut dinilai akan dapat mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di lima titik strategis perbatasan," ujarnya.Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Cornelis juga menyampaikan hal senadaDi depan Badan Anggaran DPR RI, beberapa hari lalu, Cornelis mengungkapkan bahwa kawasan perbatasan perlu ditangani secara lebih serius"Infrastrukturnya masih sangat terbatas," katanya
Dia juga menyebutkan, panjang garis perbatasan darat antara Kalbar dengan Malaysia Timur yaitu lebih kurang 867 kilometerSepanjang perbatasan tersebut, terdapat satu pintu masuk resmi (PPLB Entikong-Sanggau) dan dua pintu masuk yang sedang dalam tahap persiapan peresmian yakni di Aruk-Kabupaten Sambas dan Badau-Kapuas Hulu
Selain itu, di sepanjang perbatasan juga terdapat sekitar 60 titik yang dapat dilalui untuk menyeberang keluar masuk wilayah KalbarKondisi ini dinilai rentan menimbulkan berbagai tindakan ilegal seperti illegal trading, illegal logging serta human trafficking (perdagangan manusia) yang sangat merugikan
Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Harry Azhar Aziz menyarankan agar pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menyampaikan usul kepada Menteri Pekerjaan UmumMenteri, menurutnya, perlu diyakinkan bahwa kawasan perbatasan perlu perhatian serius serta punya peran strategis, terutama menyangkut integritas bangsa
Dijelaskan Harry, jika menteri sudah menerima usulan, maka bisa membahasnya di dalam sidang kabinet untuk kemudian diusulkan ke DPRBiasanya, usul yang disampaikan pemerintah ke DPR kemungkinan besar akan mendapatkan persetujuanKalau pun ada perubahan, lanjutnya, maksimal hanya berubah 20 persen saja.(rnl/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lebih Percaya Dokter Malaysia
Redaktur : Soetomo Samsu