Bupati/Wako Keluhkan APBD untuk Klub

Minggu, 09 Januari 2011 – 01:58 WIB
Foto: Dok.JPPhoto

JAKARTA -- Dukungan pemerintah terhadap Liga Primer Indonesia (LPI) antara lain lantaran untuk meringankan beban APBD, yang di beberapa daerah masih menganggarkan untuk klub sepakbola

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengaku sering menerima keluhan dari sejumlah bupati/walikota, yang di daerahnya punya klub sepakbola

BACA JUGA: Pastikan 68 Tayangan Langsung

"Mereka mengeluh, uang APBD-nya terkuras untuk klub,"  dalam diskusi bertema "Menyongsong Indonesia 2011" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (8/1)
Meski tema diskusi seperti itu, namun porsi waktu terbesar untuk membahas masalah perseteruan PSSI dengan LPI.

Andi mengatakan, sebagai salah seorang penggagas konsep otonomi daerah ini, dia ingin uang APBD tidak terganggu oleh penyelenggaraan liga sepakbola

BACA JUGA: Tevez Paling Diminati Inter

Dengan adanya LPI yang membiayai sendiri, tanpa minta APBN dan APBD, maka beban negara dan daerah akan terkurangi.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan terus melakukan penelusuran terkait pengelolaan dana PSSI yang bersumber dari APBN
Lembaga antikorupsi itu telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan kajian atas dana tersebut

BACA JUGA: Belum Kantongi Izin

Dalam proses pengkajian tersebut, KPK akan berkoordinasi dengan Kemenpora untuk mengumpulkan sejumlah informasi terkait.

Seperti dikatakan Jubir KPK Johan Budi, tim yang dibentuk KPK tidak hanya akan mengkaji dana PSSI yang bersumber dari APBN, namun juga penggunaan dana klub-klub sepakbola yang berasal dari APBDDalam hal ini, KPK juga memastikan apakah pemakaian uang negara oleh sejumlah klub tersebut, dilakukan secara transparan dan akuntabel"Termasuk klub (juga dikaji) karena adadana APBDMaksud kita agar penggunaan dana lebih transparan dan akuntabel demi persepakbolaan yang lebih maju," imbuh Johan, Jumat (7/1).

Mendagri Gamawan Fauzi juga menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan KPK mengusut anggaran negara yang mengalir ke PSSI dan klub sepakbola lokal"KPK memang berhak untuk melakukan penyelidikan ituItu memang wewenangnya," ujar Gamawan usai coffee morning di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (7/1)(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KONI Ajukan 577 Nomor


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler