Bursa Calon Wagub Kepri Memanas

Senin, 02 Mei 2016 – 12:24 WIB
Nurdin Basirun. Foto: Dokumen JPNN

jpnn.com - BATAM - Nurdin Basirun, wakil gubernur Kepri defenitif bakal menduduki Jabatan Gubernur Kepri setelah HM Sani Wafat beberapa waktu lalu. Kini posisi jabatan wakil gubernur Kepri sedang diperebutkan. Bursa calon yang akan menduduki posisi itu kini memanas.

Berbagai kader partai pengusung HM Sani-Nurdin Basirun waktu Pilkada 9 Desember 2015 lalu mulai membicarakan pengganti Nurdin untuk jabatan Wagub. Meski ada juga partai yang masih enggan untuk membicarakannya.

BACA JUGA: Ngeri, Ribuan Bom Aktif Ditemukan

"Partai lain sudah pada sibuk. Tetapi Gerindra sama sekali belum membahas itu. Meski memang secara pribadi-pribadi bisa jadi ada oknum yang menyebut dukungan untuk seseorang," kata Onward Siahaan, Sekretaris DPD Gerindra Kota Batam.

Menurut Onward dalam pembicaraan di warung kopi atau pembicaraan tak resmi sudah ada beberapa partai yang mulai membicarakan ini. Tetapi secara resmi partai Pengusung HM-Sani Nurdin belum pernah melakukan pertemuan.

BACA JUGA: Nonton Deh, Duet Karaoke ini Dijamin Bikin Ngakak

"Kalau obrolan-obrolan tak resmi, sudah banyak pembicaraan mengenai pengganti pak Nurdin. Tetapi tegas saya katakan kita dari Partai pengusung belum pernah bertemu," katanya.

Dalam Pilkada Gubernur Kepri, Desember lalu HM Sani-Nurdin Basirun diusung oleh Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PKPI, PPP dan Golkar.

BACA JUGA: Setelah Irex, Kini Heboh Solar Cepu

Onward menambahkan dalam pergantian kepala daerah harus berpedoman kepada UU no 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

Dalam pasal Pasal 176 ayat 1 disebutkan bahwa dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhalangan tetap, berhenti, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung.

"Artinya tidak boleh hanya satu partai politik pengusung yang mengusulkan. Apalagi yang mengusung pak Sani kan tidak ada partai yang memiliki kursi sampai 20 persen," katanya.

Tetapi menurut Onward, penetapan wakil gubernur Kepri ini masih lama lagi. Di mana menurutnya harus ada dulu PP yang dikeluarkan untuk mengaturnya. Kalau pun tidak PP, bisa saja kepres atau sejenisnya. 

"Tetapi ini tetap akan melalui proses. Dan untuk pengangkatan Wagub ini masih akan lama. Pak Nurdin kan harus ditetapkan dulu sebagai gubernur. Jadi menurut saya ini masih lama," katanya.

Ia berharap semua partai pengusung bisa bersatu untuk mengusulkan calon wakil gubernur yang akan diusulkan hanya satu orang. Dengan demikian, maka akan lebih mudah prosesnya di DPRD Provinsi Kepri.

"Sama seperti di Jakarta, yang diusulkan hanya satuu orang saja. Dan itu bisa," katanya.

Ditanya mengenai siapa yang paling cocok yang akan diusung Gerindra,Onward belum berani bicara. Tetapi menurutnya, secara pribadi ia berharap yang akan mendampingi Nurdin adalah dari kalangan birokrat, bukan dari politisi.

"Jadi akan lebih mudah untuk bekerja sama. Ada yang paham di bidang birokrasi dan ada yang lebih paham mengenai keadaan di lapanga," katanya.

Seorang anggota DPRD Kota Batam yang enggan namanya disebutkan mengatakan bahwa ada beberapa opsi yang akan diusulkan dari partai Gerindra untuk wakil gubernur. 

"Kalau yang saya dengar, pimpinan partai kita juga berkompeten untuk diusulkan. Ada juga yang menginginkan dari kalangan birokrat," katanya.

Sementara itu, Partai Pengusung HM Sani-Nurdin yang paling gencar untuk membicarakan mengisi jabatan Wakil Gubernur ini adalah Partai Demokrat. Seorang Kader yang enggan namanya dikorankan mengakui bahwa sudah ada beberapa nama yang mencuat bakal diusulkan menjadi calon wakil gubernur.

Menurutnya, ada beberapa nama saat ini yang sudah mencuat bakal diusulkan oleh partai Demokrat. Beberapa di antaranya adalah Ahmad Dahlan, Huznizar hood, dan Apri Sujadi. Tetapi ini masih belum resmi dibicarakan.

“Nama-nama itu memang sudah mulai dibicarakan. Tetapi itu masih belum resmi," katanya. (ian/ray/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Ringkus Penjual BBM Ilegal di Pantura


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler