Bursah Zarnubi: Pemerintah Harus Memaksimalkan Bonus Demografi

Minggu, 16 Februari 2020 – 01:07 WIB
Diskusi Peran Pemuda Sebagai Tulang Punggung Pemanfatan Bonus Demografi, Tantangan dan Peluang Ekonomi dalam Menyongsong Indonesia Emas pada Tahun 2045 di kantor PGK, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Foto: Dok pri

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP PGK) Bursah Zarnubi kembali mengingatkan pemerintah soal bonus demografi.

Menurut dia, pemerintah harus memanfaatkan bonus demografi untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai sains dan teknologi.

BACA JUGA: Indonesia Harus Siapkan Diri Hadapi Bonus Demografi

Dia menyampaikan hal itu dalam diskusi bertajuk Peran Pemuda Sebagai Tulang Punggung Pemanfatan Bonus Demografi, Tantangan dan Peluang Ekonomi dalam Menyongsong Indonesia Emas pada Tahun 2045 di kantor PGK, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (15/2).

"Saya selalu menggaungkan dan menggelorakan anak-anak muda. Anak muda sangat penting di dalam perubahan bangsa-bangsa di dunia, terutama di Indonesia," ujar dia.

BACA JUGA: Bursah Zarnubi: Pak Tito Terganggu Disebut Jadi Capres 2024

Menurut Bursah, Indonesia harus bisa seperti negara-negara lain yang berhasil memanfaatkan bonus demografi.

Bursah mencontohkan Jepang. Dia menjelaskan, bonus demografi di Jepang berhasil menciptakan produktifitas ekonomi yang cukup tinggi.

“Di tengah penurunan angkatan kerja, ekonominya tumbuh mengagumkan. Ini yang perlu dicatat oleh ahli ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengagumkan bahkan mengalahkan Amerika," kata Bursah. 

Menurut Bursah, Indonesia bisa menjadi negara superpower pada 2050 dengan PDB mencapai USD 10.500 miliar.

"Pada 2030 nomor 8 di dunia dengan PDB lebih kurang USD 5,25 miliar," kata Bursah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE Indonesia) Muhammad Faisal mengatakan, puncak bonus demografi akan terjadi pada 2030-2035.

Pada saat itu jumlah kolompok usia produktif  berusia 15-64 tahun jauh melebihi kolompok usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Dengan demikian, lanjut Faisal, kelompok usia paling muda kian sedikit, begitu pula dengan kolompok usia paling tua. 

"Bonus demografi tecermin dari angka rasio ketergantungan (dependency ratio), yaitu rasio antara kolompok usia yang tidak produktif dengan yang produktif,” kata dia.

Faisal menambahkan, pada 2030, rasio ketergantungan Indonesia akan mencapai angka 44 persen.

“Artinya rasio kolompok usia produktif versus tidak produktif mencapai lebih dari dua kali. Seratus orang usia produktif menanggung 44 orang yang tidak produktif," ujar Faisal. 

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Jokowi Arif Budimanta mengatakan, bonus demografi adalah periode ketika jumlah penduduk usia produktif  lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk di usia yang tidak produktif.

"Di tahun 2030, peresentase penduduk usia produktif total mencapai lebih dari 68 persen dari total populasi. Angka ini akan jauh lebih besar seperti Tiongkok dan India. Bahkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi sekalipun," kata Arif.  (jos/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ragil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler