"Rencananya, 20 November 2012, 100 ribu buruh akan berdemo ke Istana Negara dan DPR menuntut peningkatan upah minimum dan penghapusan tenaga alih daya," kata Said Iqbal, usai diskusi di gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (9/11).
Sengaja memilih tanggal 20 November menunggu berakhirnya masa reses anggota DPR. Ditegaskan, pihaknya akan terus bergerak hingga masalah masalah status tenaga outsourcing ini tuntas dan buruh bisa dengan tenang bekerja.
"Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning sudah berkomitmen dan menyatakan bersedia menerima dan berdialog dengan para buruh pada saat berdemo," tegas Said Iqbal.
Dijelaskannya, bukan kali itu saja elemen organisasi buruh berdemo dengan kekuatan ratusan ribu anggotanya. Langkah turun ke jalan kata Iqbal, sengaja dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari pengambil keputusan di negeri karena selama ini kebijakan terlalu banyak berpihak ke pengusaha. "Kami ingin lebih ada kebijakan yang adil dan seimbang," ujarnya.
Menjawab pertanyaan dengan seringnya aksi demo buruh akan membuat investasi lari ke luar, Iqbal mengaku tidak percaya bahwa langkah demo buruh akan membuat para pengusaha lari dari Indonesia.
"Saya tidak percaya. Kalaupun ada yang pindah dari Indonesia, bukan persoalan buruh tapi ada masalah dengan pajak," tegas.
Di tempat yang sama, Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans, Iskandar Maula menegaskan tidak ada larangan buruh demo atau mogok. Begitu pula tidak ada larangan pengusaha mogok.
"Kemenakertrans tidak bisa melarang atau menyuruh buruh demo. Tapi dalam banyak kasus, begitu demonya anarkis yang dipersalahkan pasti Kemennakertrans," imbuhnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sumaryoto Tidak Jadi Gugat Dahlan Iskan
Redaktur : Tim Redaksi