jpnn.com - JAKARTA - Massa buruh akan kembali menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta hari ini, Selasa (1/11). Mereka bermaksud menyampaikan kekecewaan terhadap Gubernur Basuki T Purnama alias Ahok yang telah menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 3,3 juta.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, keputusan yang dibuat Ahok sehari sebelum cuti kampanye Pilkada itu bukti keberpihakan kepada kaum pemilik modal. Dia juga menuding Ahok telah membohongi buruh Jakarta.
BACA JUGA: Pangkolinlamil Menjamu 96 Calon Pemimpin TNI AL
"Ahok pembohong. Sebelumnya Ahok mengatakan melalui media bahwa yang akan memutuskan UMP 2017 adalah Plt Gubernur, tetapi justru menandatanganinya," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (1/11).
Dengan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3,35 juta pada 2017, sebut Iqbal, kehidupan buruh akan semakin terhimpit.
BACA JUGA: Kuli Bangunan Tewas Terjatuh dari Lantai 4 Proyek Gedung
Menurut perhitungannya, biaya untuk makan per bulan adalah Rp 1,35 juta, transportasi Rp 750 ribu, sewa rumah Rp 800 ribu.
Sehingga yang tersisa akhirnya hanya sekitar Rp 400 ribu untuk biaya membeli baju, sepatu, pulsa, alat mandi, dan kebutuhan lainnya.
BACA JUGA: Gimana Nih Nasib Para Mahasiswa jika Kasus SGU Tak Selesai?
"Apa cukup hidup di Jakarta? Belum lagi buat biaya sekolah dan jajan anak?" Kata Iqbal.
Dia pun membandingkan dengan UMK Karawang sebesar Rp 3,3 juta dan Bekasi sebesar Rp 3,2 juta di tahun 2016.
Apalagi jika dibandingkan upah minimum tahun 2016 di Manila Rp 4,2 juta, Kualalumpur 3,7 juta, dan Bangkok Rp 3,9 juta.
Oleh karena itu, menurut Iqbal, buruh menyematkan tiga gelar untuk Ahok yaitu, "Bapak Upah Murah"; "Bapak Tukang Gusur Rakyat Kecil"; dan "Bapak Penista Agama."
Setelah dari Balaikota aksi hari ini akan dilanjutkan di gedung Mahkamah Agung dengan agenda mendesak gugatan buruh terkait pembatalan PP 78/2015, segera dikabulkan.
Said Iqbal menegaskan, KSPI bersama serikat buruh lainnya, organisasi mahasiswa serta gerakan sosial dan keagamaan akan mengorganisir aksi besar-besaran.
Termasuk aski mogok nasional maupun mogok daerah untuk melawan upah murah dan PP No 78 Tahun 2015. (rmol/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapal Perang Rusia Sandar di Tanjung Priok Hingga 5 November
Redaktur : Tim Redaksi