Penegasan ini disampaikan Noenia -sapaan akrab Chusnunia Chalim- menyikapi aksi mogok nasional yang dilakukan buruh, Rabu (03/10). Anggota Komisi IX DPR ini menyatakan bahwa penyampaian aspirasi itu lebih baik mengedepankan dialog dengan mengoptimalkan pertemuan tripartit.
"Tetapi jika masih ada aspirasi yang belum terakomodir, seyogyanya dilakukan dialog dengan pertemuan tripartit untuk mencari solusi,” kata Noenia kepada wartawan di Jakarta, (3/10).
Noenia lantas menyampaikan apresiasinya kepada Menakertrans karena dinilai merangkul seluruh elemen serikat buruh guna menyelesaikan persoalan outsourcing atau upah minimum. “Pak Menakertrans sudah tepat melakukan pencarian solusi pendekatan pembicaraan-pembicaraan terbuka bersama serikat-serikat pekerja” ungkap mantan aktivis PMII itu .
Selain itu, Noenia juga mendukung langkah yang dilakukan Kemenakertrans yang berupaya penghapusan outsourcing. “Kemenakertrans sedang melakukan pengetatan dan evaluasi terus menerus. Apabila ada perusahaan melakukan outsourcing, Kemenakertrans jangan segan-segan mencabut izin perusahaan tersebut dan diumumkan secara terbuka,” ucapnya.
Mengenai tuntutan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Noenia menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) BPJS sebagai pelaksana UU BPJS saat ini tengah disusun pemerintah.
“Kita tunggu hasilnya, sejauh masih dalam batas koridor waktu yang diberikan oleh Undang-undang. Pemerintah juga sudah bergerak. Sudah ada satu RPP yang terselesaikan. Semua pihak berharap 2014 sistem sudah bisa dilaksanakan” Imbuhnya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan bangsa Marwan Ja'far. Kata dia, buruh jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. “Jangan sampai kawan-kawan buruh yang berkeringat melakukan aksi, malah di sisi lain ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan apalagi isu ini sampai dipolitisasi," katanya.
Marwan kemudian menyoroti tentang persoalan perburuhan. Menurutnya, faktor utama masalah perburuhan adalah minimnya kesejahteraan buruh. Untuk itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian yang lebih di sektor perburuhan.
“Secara kongkrit saya usulkan anggaran untuk sektor perburuhan ditambah. Bagi buruh dalam negeri maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri minimal mendapatkan perhatian 3 persen dari APBN kita, Sebab merekalah yang sesungguhnya menjalankan roda ekonomi Indonesia,” pungkasnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Muhaimin Gagal Menggusur Gus Choi dan Lily Wahid
Redaktur : Tim Redaksi