Buruh: Dengarkan Ibu Puan Maharani, Tolak Omnibus Law!

Senin, 20 Januari 2020 – 15:01 WIB
Sejumlah orator buruh dari berbagai organisasi melakukan orasi secara bergantian di dengan Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1). Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan massa buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja kembali menggelar aksi demonstrasi menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Senin (20/1).

Dalam aksinya, mereka hadir mengawal perwakilan buruh bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Massa buruh yang terpantau menggelar aksi berasal dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), SPASI, SPSI 92, KSPI, FSPMI hingga Garda Metal.

BACA JUGA: Airlangga Klaim Buruh Dukung RUU Omnibus Law Ketenagakerjaan

Dalam aksinya, mereka mengusung dua tema besar yakni menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 melalui Omnibus Law Ketenagakerjaan, serta kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Massa buruh terlihat memadati Jalan Gatot Subroto di depan Kompleks Parlemen, hingga pertigaan flyover GBK. Akses jalan pun terpaksa ditutup untuk memberi keleluasaan bagi demonstran menyampaikan aspirasinya.

BACA JUGA: RUU Omnibus Law Pangkas 79 Undang-Undang

Husni selaku orator dari KSPSI dalam orasinya mengingatkan Ketua DPR Puan Maharani untuk berdiri bersama buruh dengan menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diinisiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dengarkan Ibu Puan Maharani, dengarkan dan tolak Omnibus Law yang akan menyengsarakan buruh-buruh Indonesia," teriak Husni di atas mobil komando.

BACA JUGA: Bukan Sandiaga, Dua Tokoh Ini Lebih Berpeluang Jadi Penerus Jokowi?

Para buruh tersebut masih bertahan di depan Gedung DPR, meskipun hujan deras sempat mengguyur kawasan tersebut. Mereka juga menunggu perwakilan yang sedang menyampaikan aspirasi kepada pimpinan dewan di dalam gedung parlemen.

"Oleh karena itu, benteng terakhir kita adalah rakyat dan DPR. Pemerintah telah membuat rancangan UU, tetapi saya yakin dengan penolakan oleh buruh ini, maka DPR juga tetap akan menolak Omnibus Law," tandas Husni. (fat/jpnn)

DPR Perjuangkan Nasib Honorer K2


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
Buruh   Omnibus Law   Puan Maharani   DPR   Jokowi  

Terpopuler