jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR (bidang ketenagakerjaan) Ansory Siregar mengatakan, ada sejumlah isu sentral pada peringatan May Day tahun ini.
Pertama, terkait upah buruh. Buruh menolak adanya upah murah dengan kenaikan upah minimum provinsi/kota (UMP/K) sebesar 32 persen. Mereka juga menolak kenaikan upah lima tahun sekali.
BACA JUGA: Buruh Siap Bentuk Partai, Siapa Nama Pimpinannya?
"Juga mendesak pemerintah untuk mengubah standar kehidupan layak menjadi 84 item dari 60 item," ujarnya dalam pernyataan tertulis.
Kedua, lanjut dia, buruh mendesak pemerintah untuk menghapus sistem kerja outsourcing. "Khususnya di BUMN," imbuh Ansory.
BACA JUGA: Wow...Walikota Bogor Bakal jadi Menteri?
Isu lain adalah sejumlah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Antara lain, menolak kenaikan harga BBM, elpiji, tarif dasar listrik (TDL) yang disesuaikan dengan harga pasar dan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Buruh juga menginginkan agar keserakahan korporasi tidak ada lagi. Menurutnya, dasar tuntutan tersebut jelas. Sebab, selama ini perusahaan besar atau korporasi tidak mau sharing keuntungan secara fair dalam bentuk upah layak, jaminan sosial, dan pajak.
BACA JUGA: Senin, Kubu Agung Mulai Penjaringan Balon
Dengan adanya kerakusan koorporasi itu, selamanya buruh dan rakyat tidak bisa hidup sejahtera. "End coorporate greed," sebut Ansory.
Isu terakhir adalah mendesak pemerintah mencabut aturan tentang objek vital, menghentikan tindakan union busting (bumi hangus serikat pekerja), dan kekerasan terhadap aktivis buruh. "Itu poin strategis mereka," kata Ansory.
Dia menambahkan, apa yang menjadi tuntutan buruh sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawacitanya. Oleh karena itu, dia meminta agar Jokowi menuntaskan janjinya.
Ansory berharap di tahun pertama Kabinet Kerja Jokowi, Nawacita bisa diwujudkan. "Agar harapan rakyat, khususnya buruh, bisa terealisasi," ucapnya sembari berharap perayaan May Day tahun ini berlangsung tertib. (Desyinta/fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Kecam Dosen Australia Larang Mahasiswa Indonesia Masuk Kuliah
Redaktur : Tim Redaksi