JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka berharap agar gerakan buruh tidak mengambil jarak dengan partai politik. Alasannya, dalam prosesnya semua kebijakan negara termasuk kebijakan terhadap buruh harus melewati proses politik.
Hal tersebut dikatakan Rieke Diah Pitaloka saat berbicara sebagai narasumber dalam diskusi bertajuk "Buruhku Sayang, Buruhku Malang", di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (2/5).
"Kesadaran buruh untuk dekat dengan partai politik hendaknya dipahami sebagai upaya memperjuangkan aspirasi kawan-kawan buruh. Kalau sikap itu tidak diambil maka jutaan buruh hanya dimanfaatkan pada ketika pemilu dan pemilukada saja dan saat mengambil keputusan soal nasib buruh, para politisi menelikung sesuai kepentingan politik saja," kata anggota Komisi IX DPR itu.
Demikian pula halnya dalam rapat-rapat Komisi IX DPR dengan pemerintah. Menurut Rieke, mestinya aktivis dan organisasi buruh turut memantaunya sehingga tahu persis partai politik mana yang berkomitmen memperjuangkan nasib buruh dan proses apa yang terjadi di DPR.
Sementara Sekretaris Jenderal Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Mas’ud Ibnu Rasyid mengatakan serikat-serikat buruh saat ini mengalami kanalisasi politik. "SPSI menjadi rebutan Partai Golkar dan SBSI menjadi incaran PDIP. Tapi dalam kenyataannya, nasib buruh selalu terpinggirkan oleh kepentingan parpol," ujarnya..
Di sisi lain, lanjutnya, Undang-undang Serikat Pekerja dan Konvensi ILO mengatur bahwa buruh harus independen dan tidak boleh berafiliasi dengan partai politik.
"Afiliasi hanya bisa dilakukan untuk kepentingan rakyat, misalnya tawar-menawar dalam proses pembuatan Undang-undang No 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan," ujarnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anis Matta Tuding WON Tebar Fitnah
Redaktur : Tim Redaksi