jpnn.com, BALI - Gelaran Business Matching menjadi angin segar bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bangkit.
Dari penyelenggaraannya, K/L, BUMN dan Pemerintah Daerah akan memberikan komitmen pengadaan barang dan jasanya dengan belanja menggunakan produk dalam negeri, khususnya produk UMKM.
BACA JUGA: Nyaman Pakai Hijab, Celine Evangelista: Aku Tanya ke Beberapa Ustaz, Salah Enggak?
Pada Business Matching 2, diharapkan akan semakin banyak produk UMKM masuk dalam e-Katalog yang ditargetkan mencapai 1 juta produk tahun ini.
“Hal ini amanat undang-undang Cipta kerja yang menyatakan bahwa setidak-tidaknya 40% dari belanja itu untuk usaha kecil dan menengah,” kata Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rahman, dalam virtual Business Matching, Rabu (6/4).
BACA JUGA: Minum Oralit Bisa Bikin Kenyang Seharian Saat Berpuasa?
Berkaca dari mulai membaiknya penanganan pandemi COVID-19 di dalam negeri, pemerintah memproyeksikan 2022 ini potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah mencapai Rp 1.485 triliun.
Rinciannya, belanja K/L sebesar Rp 526 triliun, Pemda Rp 535 triliun, dan BUMN sebesar Rp 420 triliun.
BACA JUGA: Terpaut 17 Tahun dengan Kalina Ocktaranny, Ricky Miraza: Dia Memuaskan
“Untuk mencapai target tersebut maka diperlukan peran masing-masing kementerian, Pemda dan BUMN. Di samping itu juga dukungan perbankan tentunya untuk bersama-sama mempercepat upaya pemulihan UMKM dan secara umum pemulihan ekonomi nasional,” ujar Hanung.
Kementerian koperasi dan UMKM bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri juga akan mendorong pemerintah daerah untuk bisa menggelar kegiatan serupa secara mandiri.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi menyatakan komitmennya mendukung gelaran Business Matching.
Untuk itu pihaknya telah meminta jajaran Pemda untuk melakukan intervensi dalam mendorong pemanfaatan PDN, khususnya produk UMKM.
Pemerintah Daerah dikatakan Teguh telah membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
“Sudah ada 168 kota yang telah membentuk P3DN. Belum di tingkat provinsi dan kabupaten,” katanya.
Sementara, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Reni Yanita meyakini Business Matching Tahap 2, akan mendorong peningkatan belanja K/L lebih besar lagi.
"Kata kuncinya bagi kami, bagaimana produk dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ucap Reni.
Dari total komitmen belanja yang diperoleh pada Business Matching 1, lima posisi teratas diduduki, KemenPUPR sebesar Rp 43,7 triliun.
Kemudian, Kemenhan Rp 35,3 triliun, Kemenkes Rp 11,8 triliun, Kominfo sebesar Rp 11,27 triliun dan Kemenhub Rp 11,18 triliun.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada