JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar mengatakan, nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sekretariat Gabungan (Setgab) tergantung PKS sendiri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Marwan, apabila merasa tidak sejalan dengan koalisi maka PKS diperbolehkan untuk keluar. Namun jika mereka ingin bertahan di koalisi maka partai yang dipimpin Anis Matta itu harus seiring dan seirama dengan koalisi.
"Semua tergantung PKS sendiri, dia keluar atau tidak dan tergantung presiden, apakah presiden mengeluarkan PKS atau tidak," kata Marwan dalam pesan singkat, Jumat (14/6).
Sementara mengenai nasib menteri PKS di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Marwan menyerahkan hal itu kepada presiden. Sebab kata dia, orang nomor satu di pemerintahan Indonesia itu mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan menghentikan orang di kabinet.
Anggota Komisi V DPR itu mengatakan untuk menyelesaikan polemik PKS dibutuhkan ketegasan presiden. Sebab dalam koalisi ada aturan yang dibuat. Selain aturan juga ada reward (penghargaan) and punishment (hukuman). Menurut Marwan, jika reward and punishment ditegakkan, polemik PKS tidak akan menjadi suatu perdebatan publik
​"Koalisi ada etikanya, karena koalisi yang dibangun itu koalisi di eksekutif dan di legislatif dan sudah termaktub dalam code of conduct. Semua aturan sudah ada, tinggal bolanya ada di presiden. Kita dorong supaya segera diakhiri polemik ini, butuh ketegasan dari presiden," pungkasnya. (gil/jpnn)
Menurut Marwan, apabila merasa tidak sejalan dengan koalisi maka PKS diperbolehkan untuk keluar. Namun jika mereka ingin bertahan di koalisi maka partai yang dipimpin Anis Matta itu harus seiring dan seirama dengan koalisi.
"Semua tergantung PKS sendiri, dia keluar atau tidak dan tergantung presiden, apakah presiden mengeluarkan PKS atau tidak," kata Marwan dalam pesan singkat, Jumat (14/6).
Sementara mengenai nasib menteri PKS di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Marwan menyerahkan hal itu kepada presiden. Sebab kata dia, orang nomor satu di pemerintahan Indonesia itu mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan menghentikan orang di kabinet.
Anggota Komisi V DPR itu mengatakan untuk menyelesaikan polemik PKS dibutuhkan ketegasan presiden. Sebab dalam koalisi ada aturan yang dibuat. Selain aturan juga ada reward (penghargaan) and punishment (hukuman). Menurut Marwan, jika reward and punishment ditegakkan, polemik PKS tidak akan menjadi suatu perdebatan publik
​"Koalisi ada etikanya, karena koalisi yang dibangun itu koalisi di eksekutif dan di legislatif dan sudah termaktub dalam code of conduct. Semua aturan sudah ada, tinggal bolanya ada di presiden. Kita dorong supaya segera diakhiri polemik ini, butuh ketegasan dari presiden," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dugaan Korupsi SDA Dilapor ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi