Butuh Rp 1,4 Triliun, Anggaran KJP Baru Tersedia Rp 723 Miliar

jpnn.com - JAKARTA - Kisruh program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terus berlanjut. Setelah persoalan penyaluran KJP yang banyak salah sasaran, kini giliran ketersediaan anggaran program itu yang kurang. Dari angaran Rp 1,4 triliun yang dibutuhkan untuk menjalankan KJP tahun ini, baru tersedia Rp 723 miliar.

"Anggaran yang kita butuhkan untuk KJP sebesar Rp 1,4 triliun, tapi saat ini yang ada dalam APBD baru Rp 723 miliar," sebut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun, Kamis (12/6).

BACA JUGA: Hujan Deras, Tenda di PRJ Monas Beterbangan

Dia juga mengatakan, ada kemungkinan untuk dua bulan ke depan para penerima KJP masih menerima dana dengan angka nominal yang sama seperti tahun lalu.

Sampai saat ini, besaran dana KJP yang diterima per pelajar per bulannya Rp 240.000 untuk siswa SMA/ sederajat, Rp 210.000 untuk SMP/sederajat, dan Rp 180.000 untuk SD/sederajat. Tapi hal itu juga belum pasti, melihat kondisi sekarang. â€Ã‚Itu semua tergantung, karena sampai saat ini saya juga masih belum tahu penganggaran keuangan bagaimana,â€Ã‚ cetusnya juga.

BACA JUGA: Angin Kencang, Papan Petunjuk Jalan Timpa Mobil

Diterangkannya lagi, saat ini pihaknya ingin memastikan dana APBD memadai dengan kebutuhan siswa penerima KJP.

"Tapi akan saya coba tangani karena ini kan sudah mau tahun ajaran baru. Jadi tidak boleh sampai terganggu," paparnya juga.

BACA JUGA: Dua Konsultan Transjakarta Digarap Kejagung

Menurutnya lagi, Pemprov DKI sebenarnya telah merencanakan menambah nilai bantuan KJP untuk siswa tidak mampu.  Selain itu, Dindik DKI juga akan menambah jumlah peserta penerima KJP.

"Penambahan nilai KJP menyesuaikan kebutuhan siswa. Sebab, nilai KJP dirasa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan siswa di lapangan," cetus Lasro lagi.

Nilai KJP, rencananya dinaikkan dari Rp 300 ribu per siswa tiap bulan, jadi Rp 600 ribu-Rp800 ribu per siswa tiap bulannya.

Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pihaknya saat ini memang berencana menaikkan dana penerima KJP. Ia menilai saat ini jumlah KJP untuk siswa di DKI Jakarta masih terlalu sedikit.

"Rencananya diusulkan di anggaran perubahan nanti. Jumlahnya Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun," ucapnya.

Menurut Ahok, KJP saat ini masih terlalu sedikit bagi siswa dari tingkat SD hingga SLTA di Ibu Kota.

"KJP sekarang memang masih terlalu murah, utamanya untuk tingkat SMP dan SMA. Kalau SD masih tidak masalah," ucapnya.

Sementara itu, kebijakan Ahok yang melakukan pendataan ulang KJP mendapat protes dari masyarakat. Pasalnya, pendataan ulang membuat kebingungan para orangtua murid.

Koordinator Umum Lembaga Kebangunan Jakarta (LKJ), Hendriyana, ST mengungkapkan pendataan ulang KJP yang dilakukan Plt Gubernur DKI dalam waktu yang singkat membuat orangtua warga miskin bingung.
     
"Berduyun-duyun orangtua murid mendatangi kantor kelurahan untuk membuat surat SKTM (keterangan tidak mampu). Sehingga membuat pegawai kelurahan kewalahan. Bayangkan tiap hari bisa 1.000 orang tua murid membuat SKTM," ujarnya.

Dengan waktu yang singkat, ujar Hendri juga, masih banyak orang tua siswa kurang mampu  yang belum mendapatkan SKTM.

"Di sisi lain pendataan ulang pendaftaran KJP di sekolah sudah ditutup, akan berakibat banyaknya rangtua siswa tidak menerima bantuan KJP. Pak Ahok jangan acak-acak program KJP dong," bebernya.(wok)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bongkar Kasus Transjakarta, Jokowi Mengaku Setor Dokumen ke KPK