Butuh Rp30 T Per Tahun untuk Alutsista

JAKARTA -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, setiap tahunnya kebutuhan pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang harus disediakan pemerintah untuk TNI mencapai Rp30 triliunKebutuhan yang besar ini meliputi pengadaan alutsista terbaru dan pemeliharaan alutsista yang lama

BACA JUGA: Pemda Diminta Disiplin dalam Penataan Kota

Namun tidak semua kebutuhan tersebut bisa terpenuhi karena minimnya anggaran.

‘’Total kebutuhan untuk lima  tahun itu Rp150 triliunTetapi yang tersedia Rp100 triliun

BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Sistem Pembangunan Terkoneksi

Itu bukan hanya untuk pengadaan tapi juga untuk pemeliharaanKalau 5 tahun dibagi Rp150 triliun, berarti kebutuhan tiap tahun itu diperlukan Rp30 triliun untuk pengadaan dan perawatan alutsista,’’ ungkap Purnomo pada wartawan, Senin (4/10) di kantor Kementrian keuangan, Jakarta.

Hanya saja, karena keterbatasan anggaran pemerintah, tidak seluruh kebutuhan alutsista bisa dipenuhi

BACA JUGA: Bangun Tol Trans Jawa-Priok, PU Kekurangan Rp3,2 Triliun

Paling tidak selama 5 tahun terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp50 triliun dari kebutuhan yang ditargetkan.

‘’Gap Rp50 triliun itulah yang harus kita cariKebutuhannya banyak, dari TNI AD, Laut dan UdaraSedangkan yang Rp100 triliun itu juga butuh sumber pendanaanSudah dianggarkan di Bappenas dan kekurangannya harus dicari,’’ kata Purnomo.

Sementara itu, Kepala staff divisi logistik Mabes Polri, Brigjen Yuwanto mengatakan sejak tahun 2004, alutsista bagi Polri berasal dari dalam negeri, misalnya dari PT PindadSehingga anggaran yang dibutuhkan lebih murah dibandingkan alutsista TNI.

‘’Untuk perencanaan kebutuhan dari Pinjaman Dalam Negeri (PDN) sekitar Rp200 miliarIni sudah kita rancang dari kebutuhan Polri guna kesiapan sampai 2014Ada 3 sumber pembiayaan, ada dari APBN murni, kedua dari bluebook-nya Bappenas dan yang ketiga dari PDN ini,’’ jelas Yuwanto.

Kebutuhan Rp200 miliar dari PDN ini kata Yuwanto sudah melalui kajian kebutuhan Polri setiap tahunnyaDiantaranya untuk penambahan kendaraan Samapta, pembelian dan pemeliharaan peralatan pengendalian huru-hara bagi Brimob dan juga untuk pembelian kendaraan apung atau kapal patroli bagi patroli sungai.

‘’Karena dalam amanat kabinet Indonesia bersatu, Polri diminta harus bisa melayani dan mendatangi hingga daerah terpencil termasuk di kepulauan ituMakanya kami menyambut baik semuanya,’’ kata Yuwanto.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Atasi Kekumuhan, Butuh 25 Tahun