jpnn.com - JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meluncurkan lembaga saksi pemenangan nasional untuk menyongsong Pemilu 2024.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan lembaga saksi itu sangat strategis untuk mengawal perolehan suara di setiap pemilu dan pilkada.
BACA JUGA: Jubir Muda PKB Dira Martamin: Mega & SBY Lebih Cocok Pakai Hijau
Dia menyebutkan pihaknya akan melantik saksi hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
"Level TPS ini jadi ujung tombak mengawal agar penghitungan di paling ujung setelah pemungutan suara benar-benar terjaga dan aman," kata Muhaimin Iskandar di DPP PKB, Jakarta, Senin (21/11).
BACA JUGA: Demokrat Riau Gelar Rapim Pemenangan Pemilu 2024, Begini Strateginya, Simak
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebutkan pihaknya ingin sietem pengawasan pada Pemilu 1999 bisa terulang kembali.
"Pemilu 1999 terulang dengan baik, di mana seluruh pihak menjadi pengawas dan menjadi saksi dari transparansi pelaksanaan pemilu," lanjutnya.
BACA JUGA: Pesan dari Haedar Nashir di Muktamar Muhammadiyah untuk Kontestan Pemilu 2024
Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan partai politik punya kewajiban menjaga transparansi, kebebasan, kejujuran, dan keterbukaan dalam pelaksanaan pemilu.
"Kami akan terus melatih dan menyiapkan seluruh personel yang bekerja efektif dalam menjalankan tugas mengawal, menyaksikan, menghitung, dan merekap sampai di tingkat nasional," jelasnya.
Dia juga meminta seluruh jajaran PKB dalam waktu satu tahun untuk mempersiapkan seluruh personel untuk mengawal Pemilu 2024.
Tak hanya itu, Mantan Menteri Ketenagakerjaan itu menilai Pemilu 1999 merupakan pesta demokrasi yang paling jujur.
Dia menyebutkan setelahnya, pemilu Indonesia menjadi sedikit rusak.
"Karena kompetisinya semua hal, maka money politic menjadi sangat dominan, terutama langsung ke pemilih dan bisa jadi sampai pada penghitungan suara," ujar Cak Imin.
Dia juga mengaku pernah menyaksikan pemilihan gubernur yang membeli suara seharga Rp 500 ribu.
"Ini tanggung jawab PKB memperbaiki melalui pengawasan. Sebab, kalau terjadi transaksi pemilihan dengan uang, hasil pemilihan pasti jorok, korup, dan hasil pemilihan pasti akan mengembalikan uang yang dijual untuk kepentingan suara," pungkas Cak Imin. (mcr8/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Kenny Kurnia Putra