jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan ada pengkhinatan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan jadi capres untuk Pilpres 2024.
Riefky menyebutkan dirinya sebagai perwakilan Demokrat di Tim 8 Koalisi Perubahan telah mengkonfirmasi soal Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dengan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
BACA JUGA: Survei LSI: Ganjar Rebound Berlanjut, Kalahkan Prabowo dan Anies
"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem Surya Paloh. Kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Dia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," kata Riefky dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Kamis (31/8).
Untuk menyikapi itu, kata Riefky, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.
BACA JUGA: Jika Prabowo Gandeng Erick Thohir Akan Mudah Kalah Kalau Cak Imin Pindah Koalisi
Dia juga akan menyampaikan secara lengkap apa yang telah terjadi dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dalam forum tersebut.
Riefky menjelaskan meskipun Anies telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai Capres sejak 3 Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023, Anies maupun Partai NasDem belum berhasil membentuk sebuah koalisi Parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold 20 persen.
BACA JUGA: Tepis Isu Keretakan di KIM, Habiburokhman: PKB Paling Sayang Sama Gerindra
Dia menyebutkan atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan AHY, pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY “menjemput takdir” sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029.
"Dengan kesepakatan Anies membawa Partai NasDem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerja sama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8," jelasnya.
Riefky menjelaskan xecara formal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai.
Dia mengatakan belakangan sejumlah parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat.
"Khusus pada pertemuan dengan salah satu parpol yang mengundang perhatian publik, Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY 'Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY'," jelasnya.
Maka sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga ketua umum partai politik koalisi, Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya dan telah disampaikan pada para petinggi partai.
Riefky menuturkan bahwa banyaknya desakan dari kalangan masyarakat, serta merosotnya elektabilitas Anies, maka setelah penetapan cawapres jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan Capres dan Cawapres yang hendak diusung.
"Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi," kata Riefky.
Sementara itu, Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi. Hal itu diputuskan setelah mantan gubernur DKI itu melakukan safari ke petinggi tiga partai koalisinya.
Disebutkan pula bahwa Anies menuliskan keputusannya dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 yang intinya meminta secara resmi agar putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersedia untuk menjadi cawapresnya.
"Namun, Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," jelasnya.
Tak hanya itu, pada hari yang sama Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol dan juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," pungkas Riefky.(mcr8/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra