jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dengan tegas menyatakan menolak segala upaya masyarakat sipil maupun golongan tertentu berusaha mengambil alih tugas aparat keamanan. Misalnya, melakukan sweeping terhadap tempat-tempat hiburan malam selama bulan puasa maupun bentuk-bentuk upaya lainnya.
“Saya menentang segala upaya masyarakat sipil mengambil alih tugas aparat. Masyarakat sebaiknya menjalankan tugas sebagai warga negara dengan baik. Selebihnya, biarlah pemerintah dan aparat yang menjaganya,” ujar Muhaimin pada diskusi yang mengangkat thema 'Gerakan Membumikan Pancasila' yang digelar di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (31/5).
BACA JUGA: Ini Cara Efektif Membumikan Pancasila Versi Cak Imin
Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, masyarakat penting untuk tidak buru-buru mengambil tindakan terhadap dugaan pelanggaran agar tidak terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.
Ïntinya, masyarakat itu kerjanya melaporkan bukan bertindak sendiri. Jadi upaya enggak ada bentrok dan konflik horizontal, berikan ke polisi," ucapnya.
BACA JUGA: Cak Imin Usulkan Afi Dinobatkan Jadi Duta Pancasila
Meski menentang ormas melakukan sweeping, Cak Imin menyadari tindakan biasanya dilakukan karena masyarakat menilai aparat lamban menjalankan tugas dengan baik.
Untuk itu aparat menurutnya, juga perlu menegakkan aturan tanpa memandang latar belakang ekonomi, golongan, gender, agama dan politik. Dengan demikian keadilan dapat benar-benar ditegakkan.
BACA JUGA: Beginilah Sikap Cak Imin Terkait Penetapan Habib Rizieq sebagai DPO
"Harus diingat, seluruh masyarakat Indonesia memilih demokrasi pada 1998 (reformasi, red) karena sadar ada hukum yang bisa menjaga. Masyarakat menyadari, keadilan penting untuk ditegakkan seadil-adilnya," pungkas Cak Imin.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cak Imin: Harus Ada Keadilan!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang