jpnn.com, JAKARTA - Teknologi digital akan selalu bersanding dengan kehidupan personal dan ekonomi suatu negara.
Seiring dengan kecanggihan teknologi digital, kenaikan jumlah kejahatan siber dan kecanggihan modus pun tak bisa dihindari.
BACA JUGA: Grant Thornton Ungkap Jenis Kejahatan Siber yang Marak Terjadi di Indonesia
Oleh karena itu, kecakapan digital menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki pada abad 21 ini.
Berdasarkan data Pusiknas Bareskrim Polri, tindak pidana kejahatan siber meningkat 14 kali lipat pada 2022 dibandingkan 2021.
BACA JUGA: Begini Cara BNI Meminimalisir Kejahatan Siber
Saat mewakili Menkominfo pada Indonesian Digital Literacy Conference, Direktur Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Slamet Santoso membahas tentang poin tersebut.
Indonesian Digital Literacy Conference ialah konferensi literasi digital yang diinisiasi Warta Ekonomi dan Center for Financial and Digital Literacy (CFDL).
BACA JUGA: Cegah Kejahatan Siber, Kemnaker Meluncurkan Ketenagakerjaan-CSIRT
Slamet mengatakan pihaknya telah melakukan langkah strategis untuk melindungi para pengguna internet dari kejahatan siber.
Pertama, Kominfo mengajak semua stakeholder untuk mengembangkan sumber daya manusia paham digital.
Kemudian, pemerintah bersama DPR selaku regulator, tengah menyiapkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi.
"Terakhir, kita harus selalu menjalin kemitraan yang strategis dengan semua stakeholder," kata Slamet kepada awak media di Le Meridien Hotel, Jakarta, baru-baru ini.
Selain itu, Slamet menilai kolaborasi hepta helix 7 pihak, yakni Pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, media, organisasi nirlaba, dan individu juga penting.
Kolaborasi dianggap mampu mempercepat dan memfasilitasi pertukaran informasi diantara para pemangku kepentingan.
"Memastikan semua pihak mengetahui perkembangan situasi dan dapat mengambil keputusan secara tepat," imbuhnya. (mcr31/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah