JAKARTA - Jakarta paling banyak menyumbang penempatan calon anggota legislatif di semua daerah pemilihan (dapil) untuk DPR pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Dari total 6.550 Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2.100 calon (32 persen) beralamat di Jakarta, namun dicalonkan pada daerah pemilihan di luar Jakarta.
Menurut Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, dari jumlah tersebut Partai Demokrat mempunyai calon paling banyak yaitu mencapai 248 calon atau 44 persen dari seluruh total daftar calonnya.
“Kemudian diikuti Partai Golkar 234 calon (42%), Partai Hanura 230 calon (40%), PDIP 202 calon (36%), Partai Gerindra 186 calon (34%), PAN 174 calon (32%), PKPI 164 calon (31%), PPP 160 calon (30%), PBB 160 calon (29%), Partai Nasdem 141 calon (25%), PKB 136 calon (24%) dan PKS 65 calon (13%),” katanya di Jakarta, Kamis (20/6).
Menurut Masykurudin, banyaknya calon yang datang dari Jakarta ini menunjukkan sistem rekruitmen pencalonan masih sangat sentralistik dan elitis. Partai politik tidak memertimbangkan aspek pengalaman situasi sosial setempat dan kedekatan emosional dengan konstituen, sehingga DCS kurang mencerminkan representasi jiwa pluralitas, peta masalah dan kepentingan di masing-masing daerah pemilihan.
“Di sisi lain, DCS ini menjadi preseden tentang besarnya biaya kampanye yang akan dikeluarkan. Karena parpol dan calon jelas membutuhkan biaya tambahan untuk kampanye, terutama akomodasi dan transportasi. Apabila partai politik dan calon mengambil jalan pintas dengan memasang iklan dan alat peraga, maka berakibat pada aspek kedekatan secara sosial emosional semakin tipis,” katanya.
Karena itu Masykurudin menilai parpol perlu mengaktifkan kantor-kantornya di daerah untuk meningkatkan kegiatan politik dan pendidikan pemilih dengan mengajak komunikasi dan menyerap aspirasi konstituen secara langsung. Dan tentunya masukan yang diperoleh harus dijadikan catatan dalam merumuskan program kerakyatan.(gir/jpnn)
Menurut Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, dari jumlah tersebut Partai Demokrat mempunyai calon paling banyak yaitu mencapai 248 calon atau 44 persen dari seluruh total daftar calonnya.
“Kemudian diikuti Partai Golkar 234 calon (42%), Partai Hanura 230 calon (40%), PDIP 202 calon (36%), Partai Gerindra 186 calon (34%), PAN 174 calon (32%), PKPI 164 calon (31%), PPP 160 calon (30%), PBB 160 calon (29%), Partai Nasdem 141 calon (25%), PKB 136 calon (24%) dan PKS 65 calon (13%),” katanya di Jakarta, Kamis (20/6).
Menurut Masykurudin, banyaknya calon yang datang dari Jakarta ini menunjukkan sistem rekruitmen pencalonan masih sangat sentralistik dan elitis. Partai politik tidak memertimbangkan aspek pengalaman situasi sosial setempat dan kedekatan emosional dengan konstituen, sehingga DCS kurang mencerminkan representasi jiwa pluralitas, peta masalah dan kepentingan di masing-masing daerah pemilihan.
“Di sisi lain, DCS ini menjadi preseden tentang besarnya biaya kampanye yang akan dikeluarkan. Karena parpol dan calon jelas membutuhkan biaya tambahan untuk kampanye, terutama akomodasi dan transportasi. Apabila partai politik dan calon mengambil jalan pintas dengan memasang iklan dan alat peraga, maka berakibat pada aspek kedekatan secara sosial emosional semakin tipis,” katanya.
Karena itu Masykurudin menilai parpol perlu mengaktifkan kantor-kantornya di daerah untuk meningkatkan kegiatan politik dan pendidikan pemilih dengan mengajak komunikasi dan menyerap aspirasi konstituen secara langsung. Dan tentunya masukan yang diperoleh harus dijadikan catatan dalam merumuskan program kerakyatan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Takut Salah, Soetrisno Ogah Kembalikan Uang ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi