“Kami tidak akan segan-segan melaporkan jika ada warga yang menjadi calo SKTM dan Gakin,” ujar Kepala UPT Jamkesda Dinas Kesehatan DKI Jakarta Yudhita Indah. “Banyak calo yang bergerak terorganisasi,” imbuhnya.
Munculnya calo tersebut jelas merugikan dan meresahkan warga. Selain itu juga bisa merugikan relawan kesehatan, yang saat ini banyak membantu warga. “Karena itu, untuk relawan kesehatan, kami minta mereka agar memakai tanda pengenal. Biar warga gampang untuk mengeceknya,” terang Yudhita.
Tahun lalu, pihaknya telah menyalurkan dana untuk program SKTM, Gakin, Jamkesda dan sebagainya. Jumlahnya lebih kurang sekitar Rp 512 miliar, dari anggaran Rp 513 miliar. “Jumlah warga yang terlayani sekitar 2,7 juta jiwa lebih,” beber Yudhita.
Selain banyaknya calo yang dikeluhkan warga, juga terkait penolakan rumah sakit untuk warga yang melahirkan. Menurut dia, RS di DKI Jakarta menolak menerima pasien jaminan persalinan dari pemerintah. “Ini karena yang dibayar kecil, hanya Rp 1,6 juta jiwa. Sedangkan biaya persalinan normal sekitar Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta. Kalau cesar bisa lebih mahal lagi,” jelas Yudhita. “Karena itu kami akan membicarakan dengana pemerintah agar jumlah yang ditanggung bisa lebih besar. Sekitar dua jutaan, bisa RS tidak menolak,” imbuhnya.
Namun bagi warga yang ditolak kata dia, pihaknya menyediakan program jamkesda. Selain itu persalinan juga bisa dilakukan di puskesmas. “Di puskesmas juga ada pelayanan persalinan,” pungkasnya. (dai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Skor Awal Adipura DKI Anjlok
Redaktur : Tim Redaksi