Menurut dia, selama ini tidak ada alternatif lain. Hingga parpol bisa berbuat apa saja. “Sehingga muncul calon independen,” terangnya.
Sayangnya kata dia, kemunculan calon independen mendapat tantangan yang luar biasa. Mereka diibaratkan menggelar pemilu sampai empat kali. Mulai dari mengumpulkan dukungan, verifikasi administrasi dan faktual. Hingga pemilu itu sendiri. “Saat ini, kami melihat ada ketidakadilan bagi calon independen. Mulai dari aturan hingga dalam verifikasi faktual yang sangat berat. Calon independen telah dizalimi secara terstruktur,” terang Veri.
Dia mengingatkan, jangan sampai tujuan untuk mengawal verifikasi factual ditunggangi sejumlah pihak. “Seluruh pihak harus hati-hati dalam mencermati hal tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, puluhan massa tergabung dalam Forum Demokrasi (FORDEM), mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Dalam aksinya, mereka mendukung agar KPU Provinsi DKI Jakarta bersikap jujur, tegas, dan transparan dalam penyelenggaraan seluruh rangkaian proses Pemilukada DKI Jakarta. Selain itu, para demonstran juga mendukung KPUD menindak tegas dugaan kecurangan dalam berkas dukungan bakal calon independen.
“Barometer Demokrasi bangsa Indonesia terletak saat Pemilukada DKI berlangsung. Jika KPUD DKI melakukan pembiaran terhadap kecurangan, daerah lain di Indonesia akan mencontohnya karena Jakarta sebagai Ibu Kota,” ujar Ardi, salah satu massa FORDEM, Minggu (29/2).
Bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan oleh cagub independen yaitu mencatut nama sebagian warga yang merasa tidak pernah memberikan dukungan. “Kami merasa ditipu cagub independen dengan memberi kami minyak goreng satu setengah liter, lalu tanpa sepengetahuan kami sudah dicantumkan sebagai pendukung cagub independen,” ungkapnya. (dai/wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki Ingatkan Pemerintah Tak Asal Tarik Subsidi
Redaktur : Tim Redaksi