jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy mengatakan ada lima hal krusial dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah gubernur, bupati dan walikota (Pilkada) yang harus direvisi pasca Pilkada Serentak 2015.
Kelima hal krusial yang harus direvisi dalam UU Pilkada menyangkut pencalonan. Selain itu, masalah efisiensi dengan mengatur pembiayaan pilkada, soal sosialisasi, peradilan pemilu serta peran panitia pengawas pemilu (Panwaslu).
BACA JUGA: Pimpinan DPR Pertimbangkan Usulan Kubu Agung
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, rendahnya partisipasi calon dalam Pilkada Serentak 9 Desember lalu terbukti dengan banyaknya calon tunggal maupun hanya ada dua pasangan yang mencalonkan diri.
“Kami melihat ada problematika soal rekruitmen calon-calon pemimpin. Ini harus dibuka lagi. Tidak boleh dibatasi DPR, DPRD, PNS, TNI, harus mundur. Itu harus dikembalikan, semua berhak mencalonkan,” kata Lukman Edy di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/12).
BACA JUGA: Sekjen Gerindra: Prabowo Dukung Sugianto-Habib Berjuang di MA
Dengan dibukanya aturan pencalonan, ia berharap para calon pemimpin bisa ramai-ramai mengajukan diri dalam PIlkada di daerahnya masing-masing. Hal itu juga akan memudahkan masyarakat untuk menentukan siapa calon pemimpin mereka.
Menurut Lukman, pembatasan tetap diperlukan dalam hal masa kampanye pasangan calon, soal cuti dan hal teknis lainnya. “Yang dibatasi itu adalah masa kampanye saja. Jadi pasangan siapa saja misalnya harus cuti kampanye 1 atau 2 bulan, tinggal itu yang diatur dalam UU,” katanya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Tanpa Gugatan, KPU NTB Bisa Tetapkan Pemenang
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN 100 Persen Dukung Pansus Freeport
Redaktur : Tim Redaksi