JAKARTA - Pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin mengkritisi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencanangkan tahun 2013 sebagai tahun politik. Menurutnya, pernyataan SBY itu dianggap sebagai sikap bukan dari seorang negarawan.
"Dalam literatur hukum tata negara, tidak ada istilah tahun politik. Yang ada hanya demisioner. Ketika seorang Kepala Negara mencanangkan tahun 2013 sebagai tahun politik maka pernyataan itu sangat tidak bernuansa negarawan," kata Irman Putra Sidin, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (20/2).
Menurut Irman, sikap presiden yang telah mencanangkan tahun 2013 sebagai tahun politik membawa implikasi negatif terhadap posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina dan Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Dengan pernyataannya tersebut, muncul persepsi publik bahwa tertangkapnya Presiden PKS oleh KPK terkait kasus sapi impor merupakan konspirasi politik menjelang Pemilu 2014," tegas Irmanputra Sidin.
Kalau presiden yang juga Kepala Negara masuk ke wilayah isu yang tidak ada kaitannya dengan hukum tata negara kata Irman, tindakan tersebut bisa mendorong lembaga negara lainnya seperti DPD dan DPR bahkan MPR ikut ambil bagian dalam panggung tahun politik itu.
"Presiden, DPD, DPR dan MPR pasti tidak rugi kalau masuk ke isu di luar hukum tata negara itu. Tapi kita-kita ini, rakyat pasti akan menjadi korban atas pernyataan Presiden SBY yang mencanangkan tahun politik itu," ujar dia.
Sebagai pihak yang berkuasa, menurut Irman, Presiden SBY pasti akan menempuh berbagai cara untuk memenangkan berbagai pertarungan politik di tahun politik ini.
Terakhir ditegaskannya, dalam perspektif kenegaraan, lembaga-lembaga negara tidak boleh ikut terpengaruh dengan isu tahun politik dan pimpinan lembaga negara lainnya berkewajiban mengingatkan Presiden SBY agar tidak ikut dalam panggung tahun politik tersebut.
"Pimpinan lembaga negara lainnya berkewajiban mengingatkan agar presiden tidak ikut dalam isu yang tidak sehat itu," saran Irmanputra Sidin. (fas/jpnn)
"Dalam literatur hukum tata negara, tidak ada istilah tahun politik. Yang ada hanya demisioner. Ketika seorang Kepala Negara mencanangkan tahun 2013 sebagai tahun politik maka pernyataan itu sangat tidak bernuansa negarawan," kata Irman Putra Sidin, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (20/2).
Menurut Irman, sikap presiden yang telah mencanangkan tahun 2013 sebagai tahun politik membawa implikasi negatif terhadap posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina dan Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Dengan pernyataannya tersebut, muncul persepsi publik bahwa tertangkapnya Presiden PKS oleh KPK terkait kasus sapi impor merupakan konspirasi politik menjelang Pemilu 2014," tegas Irmanputra Sidin.
Kalau presiden yang juga Kepala Negara masuk ke wilayah isu yang tidak ada kaitannya dengan hukum tata negara kata Irman, tindakan tersebut bisa mendorong lembaga negara lainnya seperti DPD dan DPR bahkan MPR ikut ambil bagian dalam panggung tahun politik itu.
"Presiden, DPD, DPR dan MPR pasti tidak rugi kalau masuk ke isu di luar hukum tata negara itu. Tapi kita-kita ini, rakyat pasti akan menjadi korban atas pernyataan Presiden SBY yang mencanangkan tahun politik itu," ujar dia.
Sebagai pihak yang berkuasa, menurut Irman, Presiden SBY pasti akan menempuh berbagai cara untuk memenangkan berbagai pertarungan politik di tahun politik ini.
Terakhir ditegaskannya, dalam perspektif kenegaraan, lembaga-lembaga negara tidak boleh ikut terpengaruh dengan isu tahun politik dan pimpinan lembaga negara lainnya berkewajiban mengingatkan Presiden SBY agar tidak ikut dalam panggung tahun politik tersebut.
"Pimpinan lembaga negara lainnya berkewajiban mengingatkan agar presiden tidak ikut dalam isu yang tidak sehat itu," saran Irmanputra Sidin. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, KPK Sita Aset Djoko Susilo
Redaktur : Tim Redaksi