jpnn.com, JAKARTA - Semangat honorer K2 yang lulus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk menantikan NIP dan SK mulai redup. Mereka sudah pasrah dan malas melontarkan kritikan lagi.
"Kami pasrah, terserah pemerintah saja, maunya bagaimana," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Tengah Ahmad Saifudin kepada JPNN.com, Rabu (28/10).
BACA JUGA: Ikhtiar Pentolan Honorer K2 demi Kepastian Gaji PPPK
Dia mengaku sudah lelah melontarkan kritik kepada pemerintah tetapi hasilnya nihil. Alasannya macam-macam, yang ujungnya tarik menarik antara pusat dan daerah.
Berbagai cara sudah ditempuh termasuk mendekati kepala daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan DPRD. Namun, pemda tidak bisa berbuat apa-apa tanpa petunjuk teknis dari pusat.
BACA JUGA: Oh My God, Nassar Ngaku Pernah Begituan dengan Nenek 78 Tahun
Sementara pusat beralasan menunggu usulan daerah. Tarik menarik ini membuat proses pengangkatan 51.293 honorer K2 yang lulus PPPK bertambah panjang.
"Urusan NIP dan SK PPPK ini angel..angel..angel (susah, suah, susah-red). Ruwet..ruwet..ruwet," kata Koordinator Daerah PHK2I Kabupaten Jember Susiyanto yang dihubungi terpisah.
BACA JUGA: Maaf ya Honorer K2, Para Pejabat Lagi Puyeng
Semakin ruwet lantaran Honorer K2 Jember sudah mendapatkan SK kontrak dari bupati. Masa kontrak hanya sampai Desember 2020.
"Enggak tahu lagi bagaimana nasib kami kalau tahun ini belum terima NIP dan SK. Iya kalau kontrak kami diperpanjang, kalau enggak bagaimana," tandasnya.(esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad