Capres-cawapres Diminta Umumkan Setoran Pajak

JAKARTA - Pengamat ekonomi Faisal Basri meminta para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), dengan kesadarannya masing-masing mau untuk mengumumkan kewajiban terhadap pajak yang telah dibayarnya.

"Jangan hanya sebatas mengumumkan kekayaan, karena kewajiban untuk memenuhi persyaratan hukumHak publik untuk harus tahu soal pajak yang sudah dibayar oleh para kandidat, hendaknya juga dipenuhi masyarakat," kata Faisal Basri, dalam diskusi bertajuk "Menjawab Tantangan Ekonomi Politik Indonesia 2009-2014" yang diselenggarakan Indonesia Centre for Responsive Politics (ICRP) di Jakarta, Jumat (22/5).

Faisal Basri yang juga sekjen pertama Partai Amanat Nasional (PAN) itu, juga mengkritisi perilaku elit politik yang belum sadar untuk membayar pajak, tapi punya ambisi untuk jadi pemimpin bangsa

BACA JUGA: Kontrol Efektif SDA Perlu Komitmen Presiden

"Saya justru menginginkan investigasi soal harta kekayaan capres dan cawapres satu paket dengan investigasi kewajiban pajak yang telah dibayarkan para calon," usul Faisal Basri.

Padahal katanya, peranan pajak sangat penting untuk menopang program pembangunan"Kalau tidak membayar pajak, dari mana mendapatkan uang untuk membangun

BACA JUGA: Polda-KPK Bicarakan Barang-barang Antasari

Di satu sisi kita mengkritik anti asing (neolib), tapi kita belum sadar membayar pajak," ungkapnya.

Karena itu, ia meminta agar masyarakat turut mengkritisi capres dan cawapres seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), HM Jusuf Kalla (JK), Megawati Soekarnoputri dan Prabowo"Apakah SBY, Megawati atau JK sudah bayar pajak? Kalaupun bayar, harus dicermati lagi, apakah sudah berimbang dengan jumlah kekayaannya?" ujarnya.

Selain itu, Faisal Basri juga menyebut lima tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depan, yaitu bagaimana mengintegrasikan perekonomian domestik agar lebih kokoh, mobilisasi kekuatan domestik, perkokoh pembangunan sektoral seperti pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas pembangunan.

"Salah satu syarat suatu negara berintegrasi dengan ekonomi dunia, adalah terbangunnya perekonomian domestik yang terintegrasi

BACA JUGA: KPK Bicarakan RUU Tipikor ke Presiden

Apabila ekonomi domestik tidak terintegrasi, pasti negara akan tercabik-cabik," terangnya pula.

Ia pun menilai bahwa Indonesia adalah negara yang unik dan perekonomiannya sulit diintegrasikan, karena faktor luas wilayah yang luar biasa"Indonesia belum mengalami integrasi ekonomiFakta ini bisa dilihat dari disparitas pembangunan antar daerah," tukas Faisal Basri(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Juluki Bandung Kota Kreatif