jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyinggung soal pembiayaan politik untuk Pilpres 2019.
Fahri mengatakan, tanpa ada bohir atau penyandang dana, pilpres tidak akan bisa berjalan. Lantas berapa dana yang dibutuhkan satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk bertarung di Pilpres 2019?
BACA JUGA: Mas Bejo Pilih Dukung Jokowi Saja, Nih Alasannya
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai, dalam setiap negara, terdapat para pengusaha yang menjadi penyandang dana dari sebuah pertarungan politik. “Itu hal yang wajar,” kata Emrus menjawab JPNN, Rabu (1/8).
Emrus mengatakan, aturan penerimaan sumbangan dana baik dari individu maupun masyarakat sudah diatur jelas dalam perundang-undangan di Indonesia.
BACA JUGA: Pengamat: Jokowi Sengaja Ulur Waktu Umumkan Cawapres
Dia mengaku belum pernah melakukan penelitian soal berapa dana yang dibutuhkan satu paslon presiden dan wapres. Namun, Emrus mengaku pernah mengadakan focus group discussion (GFD) dengan melibatkan sejumlah pakar, yang intinya membahas kebutuhan dana pilpres.
“Dengan melihat luasnya Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan dipisahkan lautan, biaya pilpres yang dibutuhkan itu minimal Rp 1 triliun. Itu paling minimal,” ujar Emrus.
BACA JUGA: Catat! Jenderal Tito Karnavian Tak Minat Jadi Cawapres
Dia mengaku, dalam FGD itu juga diketahui bahwa dana paling besar digunakan untuk penggalangan masyarakat. Dana itu tentu dibutuhkan menggalang masyarakat dari pusat sampai daerah. “Penggalangan masyarakat membutuhkan dana yang sangat besar, atau dana terbesar yang dialokasikan oleh pasangan calon,” kata Emrus.
Apalagi, lanjut Emrus, jika paslon itu tokoh karbitan yang belum mengakar di masyarakat. Kalau sudah mengakar, tentu biaya akan lebih murah. Menurut Emrus, dalam konteks Pilpres 2019, calon yang sudah bisa dipastikan akan tampil adalah Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi).
Dia yakin, kedua tokoh ini sudah mengakar di masyarakat, punya kredibilitas, kapabilitas dan berintegritas.
Direktur Eksekutif EmrusCorner itu mengatakan, apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah adalah hal yang wajar. Namun, kata dia, persoalannya apakah pengusaha penyandang dana itu hanya sekadar menyumbang saja.
“Apakah ada yang seperti ini, karena ketika orang berkontribusi tentu tidak lepas dari kepentingan politik,” katanya.
Emrus menambahkan, pengusaha juga tidak lepas dari kepentingan politik. Penyandang dana, kata dia, tentu tidak ingin hanya sekadar menyumbang saja. Menurut dia, dalam istilah politik itu dikenal no free lunch alias tidak ada makan siang gratis. “Ini harus diperhatikan siapa pun pasangan calon,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MDK Sukabumi dan Sultra Usung Jokowi - Moeldoko
Redaktur & Reporter : Boy