"Jangankan mengusung figur eksternal sebagai capres, di internal parpol pun persaingan merebut kendaraan menjadi capres hanya dikuasai segelintir elite. Baik di dewan pembina, ketua umum, atau paling maksimal Sekjen. Kader partai di luar golongan elit nggak masuk hitungan," kata Pengamat Politik, Iberamsjah.
Dia menjelaskan, tertutupnya akses bagi figur eksternal dan kader partai biasa membuat saluran demokrasi semakin sempit. Padahal, tegas dia, amandemen konstitusi pasca reformasi telah memberi amanat sangat besar bagi parpol untuk mengusulkan pasangan capres dan cawapres.
Menurut Iberamsjah, sukses tidaknya peran parpol dalam demokrasi bisa dilihat dari bagaimana rekruitmen politik dilakukan. Rektuitmen tersebut harus terencana dan terbuka sehingga didapatkan kader terbaik untuk dijadikan pemimpin-pemimpin.
Karena itu, tegas dia, parpol harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada potensi terbaik masyarakat untuk menjadi kader bahkan calon pemimpin.
Sementara Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, banyak cara yang dilakukan politikus dan parpol untuk membatasi peluang figur untuk bersaing menjadi capres.
Seleksi dimulai dari sebatas orang internal parpol, kemudian dibatasi lagi pada pengurus-pengurus, lalu dibatasi lagi pada golongan pengurus elite, hingga dibatasi lagi pada pimpinan dan pemilik modal terkuat partai.
"Peraturan internal partai pun kadang mengangkangi hal yang dijamin UUD. Dimana setiap warga negara dijamin dan berhak berpartisipasi dalam politik dan menjadi pemimpin," imbuhnya.
Ray menjelaskan, struktur parpol didesain untuk dimiliki oleh sekelompok orang. Para anggota tereliminasi dari pengurus, dan pengurus tereliminasi pada kelompok elite, hingga pemilihan presiden hanyalah terbuka bagi kalangan elite belaka. (yay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Populer, Komnas HAM Sepi Peminat
Redaktur : Tim Redaksi