jpnn.com - JAKARTA - Isu capres dan cawapres ikut mengemuka saat Simposium Inovasi Pelayanan Publik Indonesia 2014. Meski tidak menyebutkan nama, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo mengungkapkan, siapapun yang akan menjadi presiden akan dihadapkan dengan tugas berat. Selain adanya sistem desentralisasi, juga karena sistem multipartai.
"Saat ini menjadi presiden sangat sulit. Betapa tidak, seorang presiden harus mampu melakukan koordinasi dari pusat hingga daerah karena adanya desentralisasi," ungkap Eko saat memberikan materi Simposium Inovasi Pelayanan Publik Indonesia 2014 di Jakarta, Senin (16/6).
BACA JUGA: Menag Tak Siarkan Sidang Isbat Secara Langsung
Sistem multipartai, lanjutnya, akan memengaruhi reformasi birokrasi. Karena sistem birokrasi akan dengan mudah terkontaminasi oleh sistem politik.
Kesulitan lainnya adalah kualitas SDM aparatur sebagai mesin birokrasi. Sebaik apapun rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang yang disusun presiden terpilih, tapi bila tidak didukung mesin birokrasi maka pembangunan tidak akan jalan. Karena itu, peran penting mesin birokrasi tak bisa diabaikan.
BACA JUGA: Akil Sentil Jaksa tak Perlu Basa-Basi Lagi
"Presiden terpilih tidak akan bisa menghindari sistem politik. Karena itu KemenPAN-RB membuat benteng agar birokrasi tidak terkontaminasi oleh sistem politik. Bentengnya berupa regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan birokrasi, di antaranya UU ASN, UU Pelayanan Publik, RUU Administrasi Layanan Publik, dan lain-lain," bebernya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Yakin Kartu Indonesia Sehat tidak Tumpang Tindih
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hadirkan Simulai CAT, Stand KemenPAN-RB Meriah
Redaktur : Tim Redaksi