jpnn.com, JAKARTA - Pemilu 2024 perlu dipastikan berlangsung dengan baik dan menghasilkan para pemimpin yang mumpuni untuk membawa Bangsa Indonesia menjadi lebih baik.
Menurut peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, ada beberapa langkah yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan pemilu nanti, agar hasilnya tidak cacat hukum.
BACA JUGA: Siapa Capres yang Akan Diusung PPP, Golkar, dan PAN pada Pemilu 2024?
Di antaranya, penting menerapkan etika politik.
"Etika politik sangat diperlukan bagi penyelenggara negara dalam pemilu maupun pilkada agar pemilu dan pilkada tidak ternodai atau hasilnya cacat secara hukum," ujar Siti Zuhro.
BACA JUGA: Ssst, Ada Agenda Singkirkan Oligarki Sebelum Pemilu 2024
Dia menyatakan pandangannya saat menjadi narasumber pada Seminar Politik Partai Pelita di Jakarta, Senin (16/5).
Seminar kali ini mengangkat tema 'Membangun Budaya Politik yang Beradab untuk Indonesia Maju Berdaulat'.
BACA JUGA: Jelang Pemilu 2024, Mahfud MD: Hati-Hati
Menurut Siti Zuhro, ada sejumlah pelanggaran terhadap etika politik yang ditemukan dalam pemilu sebelumnya.
Antara lain, politik transaksional, disebabkan oleh ketiadaan payung hukum sebagai rujukan dan pengawasan yang lemah.
Siti Zuhro lantas memaparkan etika politik merupakan hal yang berkaitan dengan moral dalam berpolitik.
"Etika politik terkait dengan moral politik, sedangkan politik oleh politikus hanya dimaknai sebagai penyalur kepentingan dan seni untuk meraih kekuasaan," ucapnya.
Etika politik dapat diibaratkan sebagai tulang punggung yang mendukung pelaksanaan demokrasi.
"Etika politik ini adalah backbone atau tulang punggung dalam berdemokrasi," ucapnya.
sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Pelita Beni Pramula mengatakan etika politik adalah sikap berpolitik yang dilakukan secara rasional serta mengutamakan kepentingan berbangsa.
Beni pun mengatakan ketiadaan penerapan etika politik, terutama oleh para elite politik, merupakan akibat dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai.
"Kurangnya etika berpolitik sebagaimana perilaku sejumlah elite (yang tidak berpikir rasional dan mengutamakan kepentingan berbangsa) merupakan akibat dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai," katanya.
Beni juga mengatakan suatu bangsa memerlukan pendidikan politik yang memadai melalui guru politik yang baik.
Yakni, mereka yang dapat mengajarkan cara berpolitik tidak hanya untuk memperebutkan kekuasaan, tetapi juga dilakukan dengan penghayatan etika serta moral.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang