Pengamat politik Sabar Sitanggang mengatakan, jika seorang gubernur tidak paham batas-batas menggunakan kewenangan diskresi, maka dia akan selalu takut salah mengambil kebijakan.
"Sedikit-sedikit takut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Akibatnya, pembangunan tidak jalan. Uang yang ada, yang tersisa dalam bentuk SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran), akhirnya malah dikembalikan lagi ke negara. Sementara, jalan-jalan di Sumut banyak yang rusak. Ada uang malah tak digunakan," ujar Sabar Sitanggang kepada JPNN di Jakarta, kemarin (11/9).
Doktor Sosiologi jebolan Universitas Indonesia (UI) itu menilai, tren yang terjadi selama ini, banyak sekali kepala daerah yang tidak berani membelanjakan uang APBD untuk proses pembangunan. Ini lantaran mereka takut salah, takut dijerat KPK.
Padahal, lanjutnya, seorang kepala daerah dituntut berani membuat terobosan-terobosan dengan menggunakan anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat. "Seorang kepala daerah karena punya diskresi, mestinya tidak boleh takut dengan KPK. Jika takut, pembangunan terhenti," ujar akademisi asal Sumut itu.
Dengan alasan itu, dia mengatakan, figur yang dibutuhkan oleh Sumut adalah yang berani bertindak, yang dilandasi dengan kecermatan agar tidak salah bertindak. "Dia harus tahu hukum. Paling tidak stafnya nanti harus kuat pemahamannya terhadap hukum," imbuhnya.
"Jika takut dengan KPK, uang yang ada bukan untuk membangun, tapi malah disimpan di BI untuk mendapatkan bunga. Pemimpin yang penakut biasanya tak kreatif dalam menggunakan kewenangan diskresinya," bebernya lagi.
Dia mengingatkan warga Sumut agar tidak terjebak pada imej yang tercitrakan pada sosok-sosok tertentu. "Jangan sampai terjebak pada figur. Dulu Datuk (Syamsul Artifin, red) dianggap baik budi, merakyat. Tapi apa yang terjadi?" sergahnya.
Menurutnya, figur yang dianggap baik belum tentu berhasil memimpin pemerintahan. Dikatakan, yang diperlukan untuk proses berjalannya roda pembangunan adalah pemimpin yang bisa menggerakkan sistem. "Sistem yang harus dibangun," cetusnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Dukung Pencoretan 12 Parpol
Redaktur : Tim Redaksi